Thailand Tuding Kamboja Langgar Gencatan Senjata, Dibantah: Undang ke Perbatasan

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyatakan kepuasan atas hasil pertemuan di Malaysia, menyebutnya sebagai “pertemuan yang sangat baik” yang diharapkan dapat segera menghentikan pertempuran.

Ia berterima kasih kepada Trump dan China atas peran mediasi mereka, menekankan pentingnya “membangun kembali kepercayaan dan kerja sama” antara kedua negara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, sebagai mediator, menyebut gencatan senjata sebagai “langkah awal vital menuju de-eskalasi dan pemulihan perdamaian.”

Tekanan internasional memainkan peran besar dalam mendorong gencatan senjata. Trump mengancam menunda negosiasi tarif perdagangan dengan kedua negara, yang menghadapi tarif 36% untuk ekspor ke AS mulai 1 Agustus 2025, jika pertempuran berlanjut.

BACA JUGA:Trump Bantah Ingin Bertemu Presiden China: Dia Harus Undang, Saya Tak Ada Niat

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mendesak kedua pihak untuk mematuhi komitmen gencatan senjata, dengan perwakilan AS dan China hadir dalam pembicaraan di Malaysia.

Meski terjadi tuduhan pelanggaran, laporan dari kedua belah pihak menunjukkan tanda-tanda ketenangan.

Di kota Samraong, Kamboja, 20 km dari perbatasan, seorang jurnalis AFP melaporkan bahwa suara ledakan berhenti 30 menit menjelang tengah malam pada Senin, dan ketenangan berlanjut hingga Selasa pagi.

Beberapa dari 260.000 warga yang mengungsi mulai kembali ke rumah mereka, meskipun di Thailand, warga diminta menunggu panduan resmi. Kritsada Jindasri, pemimpin komunitas lokal di Provinsi Surin, Thailand, mengaku mendengar tembakan berat pada Senin malam sebelum keheningan menjelang tengah malam, namun tetap waspada karena “belum sepenuhnya percaya” pada perdamaian.

Pertempuran selama lima hari, yang dimulai pada 24 Juli 2025 setelah ledakan ranjau melukai lima tentara Thailand, telah menewaskan sedikitnya 43 orang (25 di Thailand, termasuk 14 warga sipil, dan 18 di Kamboja, termasuk 8 warga sipil) serta mengungsikan lebih dari 300.000 warga dari kedua negara.

Thailand menuduh Kamboja menggunakan peluncur roket dan menargetkan warga sipil, sementara Kamboja menuding Thailand menggunakan amunisi klaster terlarang dan melancarkan serangan udara.

Diketahui, konflik ini berakar dari sengketa perbatasan sejak era kolonial Prancis, terutama terkait kepemilikan kuil Preah Vihear dan Ta Muen Thom.

BACA JUGA:WNI Dapat 'Hadiah' Visa Schengen Multi-Entry Untuk Jelajahi Benua Biru

Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 1962 dan 2013 menetapkan Preah Vihear sebagai milik Kamboja, namun Thailand tetap mengklaim wilayah sekitarnya.

Ketegangan meningkat sejak Mei 2025 setelah seorang tentara Kamboja tewas, diikuti oleh kebocoran percakapan telepon antara mantan PM Thailand Paetongtarn Shinawatra dan Hun Sen, yang memicu krisis politik di Thailand.

Sumber: