Anggota DPR Sanjung Perlawanan Warga Pati, Tapi Pemakzulan Bupati Tidak Bisa Dilakukan, Kenapa?

JAKARTA, DISWAY.ID-- Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menegaskan bahwa pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo, tidak bisa dilakukan karena tekanan aksi anarkis. 

Menurutnya, langkah DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memproses pemakzulan adalah jalur yang tepat dalam demokrasi.

BACA JUGA:Murah Tapi Ngebut, Ini 6 HP Snapdragon RAM 8GB/256GB Rp 2 Jutaan yang Bisa Saingi Flagship

BACA JUGA:Demo Bupati Pati Chaos! Anggota DPR RI Dapil Jateng Minta Pemerintah Bertindak

"Jangan sampai dalam proses demokrasi hanya karena ada people power seperti itu lalu seorang harus jatuh," kata Maman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 13 Agustus 2025.

Maman juga menyayangkan terjadinya aksi anarkis dalam unjuk rasa warga Pati yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. 

Ia menilai, masyarakat sebenarnya sudah memulai protes dengan cara elegan, seperti menyediakan logistik bagi peserta aksi. 

BACA JUGA:Paman Alvin Lim Bongkar Soal LQ Indonesia: Sosok Misterius, Surat Larangan Bicara hingga Donor Ginjal

BACA JUGA:Kekerasan Seksual Terjadi Lagi di Lembaga Pendidikan Kota Tangerang, Polisi Didesak Gercep Tangani

Namun, kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat memicu situasi menjadi ricuh.

Ia mengingatkan pentingnya komunikasi dengan masyarakat agar kebijakan tidak ditolak hanya karena miskomunikasi.

"Komunikasi itulah yang sebenarnya dibutuhkan dalam proses demokrasi bahwa niat baik kekuatan kedaulatan rakyat di Pati seharusnya direspon oleh komunikasi yang bagus dari pihak Bupati," kata Maman.

Diketahui, gelombang protes di Kabupaten Pati semakin membesar. Ribuan warga yang tergabung dalam gerakan 'Save Pati' mendatangi Alun-Alun Pati, menuntut Bupati Sudewo mundur. 

BACA JUGA:Film Merah Putih: One For All Banjir Kritik, Jadi Dirut PFN, Ifan Seventeen Angkat Tangan: Bukan Wewenang Saya!

Sumber: