Kapal Ikan Ilegal Filipina Berukuran 754 GT Diringkus KKP di Samudera Pasifik, Amankan Rumpon Nelayan Filipina

BITUNG, DISWAY.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap satu Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Filipina berukuran jumbo.

Kapal tesebut ditangkap karena diduga kuat melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 Samudra Pasifik bagian utara Papua.

Ini merupakan tangkapan terbesar dalam satu dekade terakhir, baik ukuran kapal maupun jaringnya. 

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) saat memimpin langsung operasi pengawasan di atas KP Orca 04 pada Senin 18 Agustus.

BACA JUGA:Pengacara Roy Suryo: Peluncuran Buku Jokowi's White Paper Dibungkam Secara Sistematis

BACA JUGA:Alasan Oosting Coret Mees Hilgers dari Skuad Twente, Saya Pilih Pemain yang Komitmen Bertahan di Klub!

Agus mengungkapkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Fishing Vessel (FV) Princess Janice-168 berukuran 754 GT tidak memiliki dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia.  

“Kapal dan alat tangkapnya jumbo, saat beroperasi luasnya bisa mencapai sekitar dua kali lapangan bola, dengan tangkapan bisa 400 ton ikan dalam sekali operasi, dan ikan tangkapannya didominasi baby tuna," ujarnya. 

Dari hasil pemeriksaan fisik menemukan kapal diawaki 32 (tiga puluh dua) orang berkewarganegaraan Filipina.

Selain itu, kapal menggunakan alat penangkapan ikan jaring pukat cincin (purse seine) modern yang berdimensi besar dengan panjang tali ris sekitar 1,3 kilometer.

BACA JUGA:Kapan Film The Shadow's Edge Tayang di Bioskop Indonesia? Dibintangi Jackie Chan hingga Jun SEVENTEEN

BACA JUGA:Jumlah User Tumbuh 41 Persen, QLola by BRI Catat Volume Transaksi Rp5.970 Triliun

Pihaknya menurunkan Kapal Pengawas (KP) Orca 06 yang didukung oleh KP Orca 04 serta pesawat pengawasan (airborne surveillance), untuk menangkap kapal ikan jumbo berbendera Filipina tersebut. 

Proses hukum selanjutnya akan dilakukan di Pangkalan PSDKP Bitung. 

Sumber: