Miris, Negeri Ini 80 Tahun Merdeka Tapi Kesenjangan Si Kaya-Miskin Kian Menganga

JAKARTA, DISWAY.ID – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyoroti persoalan kesenjangan sosial-ekonomi yang masih tajam meskipun Indonesia sudah 80 tahun merdeka.

Ia menilai kesejahteraan hanya dinikmati segelintir elit dan pejabat, sementara rakyat kecil terus tercecer.

BACA JUGA:Line Up Musisi Gebrak Panggung Diton Fest 2025, NDX AKA Ramaikan Panggung!

BACA JUGA:Topan Super Ragasa Mulai Hantam Taiwan, Hong Kong dan China, Ratusan Penerbangan Dibatalkan

Demikian Pangi dalam sebuah Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema "Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025.

Menurut dia, sejak merdeka, prinsip utama bangsa adalah kesejahteraan. Namun, setelah 80 tahun, justru pejabat yang sejahtera, rakyatnya yang tercecer.

"Yang kaya tujuh turunan, yang miskin tujuh turunan,” ujar Pangi seraya menambahkan,  ketimpangan itu semakin diperparah dengan kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada rakyat.

BACA JUGA:Gawat! Direksi PT Pupuk Indonesia Abaikan Larangan Plt Menteri BUMN soal Perjalanan Dinas: Mau Sampai Kapan?

Ia menyoroti pemangkasan transfer dana ke daerah yang berdampak langsung pada gaji tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Yang terganggu justru gaji pegawai paruh waktu dan PPPK. Mereka hanya hidup dengan Rp1,2 juta sebulan, dipotong lagi. Bupati jadi kewalahan karena transfer daerah dipangkas,” tegasnya.

Kritik Kebijakan Pajak

Selain itu, ia juga mengkritik kebijakan pajak yang cenderung menyasar kelompok menengah ke bawah. Menurutnya, negara lebih suka memburu pajak dari rakyat kecil ketimbang menutup kebocoran di sektor tambang, migas, dan perkebunan.

BACA JUGA:Pramono Gratiskan PBB Sekolah Swasta di Jakarta, Tingkatkan Mutu Pendidikan

“Negara ini seperti berburu di kebun binatang. Pajak tanah, kendaraan, rumah, digital, semua dikejar. Tapi sektor tambang dan migas yang bocor sampai 80 persen dibiarkan,” kata Pangi.

Ia menambahkan, persoalan utama Indonesia bukan keterbatasan sumber daya, melainkan kegagalan negara dalam mengelola kekayaan alam. Hal itu, menurutnya, menjadikan pejabat dan oligarki semakin makmur, sementara rakyat semakin terpinggirkan.

Pangi juga menyoroti melemahnya representasi politik rakyat akibat dominasi oligarki. “Undang-undang lebih sering menjadi titipan investor dibanding mewakili kepentingan rakyat. Inilah yang membuat suara rakyat tersisih,” ujarnya.

Sumber: