Menteri PKP Maruarar Sirait Tinjau Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dari PT Djarum di Kudus

KUDUS, DISWAY.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) yang digagas oleh PT Djarum.

Program ini merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

BACA JUGA:Banned 5 Tahun di Depan Mata, FAM Diujung Tanduk: FIFA Nemu Bukti Baru, Rodrigo Holgado 'Dipenjara' Klubnya

BACA JUGA:Semringah! 23 Tahun Berlalu, Mbak Tutut dan Hary Tanoe Capai Kesepakatan Soal TPI

Dalam kunjungan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait hadir bersama Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi,  Pemerintah Kabupaten Kudus yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Revlisianto Subekti, serta didampingi Chief Operating Officer (COO) PT Djarum Victor Rachmat Hartono dan General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto.

“Program Rumah Sederhana Layak Huni dari PT Djarum bukan sekadar pembangunan fisik rumah, tetapi juga pembangunan martabat dan harapan masyarakat. Inisiatif ini sejalan visi pemerintah untuk memastikan setiap warga negara bisa punya tempat tinggal yang layak. Jadi terima kasih kepada Djarum Group. Saya tidak ragu menyebut bahwa Djarum adalah perusahaan yang paling banyak membangun dan merenovasi rumah untuk masyarakat tidak mampu, menjadi lebih baik dan lebih layak,” ungkap Maruarar Sirait usai mengunjungi bangunan rumah baru milik Roisnan, yang terletak di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Roisnan merupakan salah satu warga penerima manfaat program Rumah Sederhana Layak Huni dari PT Djarum. Pria yang bekerja sebagai buruh serabutan ini sebelumnya menghuni sepetak bangunan dengan kondisi yang sudah lapuk dan usang bersama keluarganya.

BACA JUGA:Kelas! Hotman Paris Semringah dengar Penjelasan Transaksi NCD: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, PT Djarum Kembali Renovasi Rumah Tak Layak Huni di Kabupaten Demak

Kini setelah direnovasi total, rumah Roisnan jadi lebih layak ditinggali, lebih aman, lebih nyaman, serta lebih sehat. Menteri Maruarar mengapresiasi program RSLH PT Djarum yang dinilai mampu menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti Roisnan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini terjalin baik dengan PT Djarum dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, tidak hanya di Kabupaten Kudus, namun juga di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Luthfi mengatakan program Rumah Sederhana Layak Huni mampu memberi dampak sosial yang nyata dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik.

“Karena tujuannya adalah angka kemiskinan menurun dan masyarakat menjadi sejahtera. Maka kolaborasi pemerintah dan swasta harus berjalan. Program RSLH dari PT Djarum ini adalah contoh nyata bagaimana pemerintah dan swasta bergotong-royong bersama untuk mengentaskan kemiskinan, dengan memberantas atau mengurangi rumah yang tidak layak huni,” ujar Gubernur Ahmad Luthfi.

Kunjungan ini menjadi momentum penting yang kian memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Per bulan Oktober tahun 2025, PT Djarum telah membangun total sebanyak 517 rumah di Kabupaten Kudus, Blora, Grobogan, Demak, Pemalang, Temanggung, dan Rembang. Setiap rumah telah memenuhi standar rumah sehat dan layak huni, yang meliputi; kekuatan dan ketahanan bangunan, kecukupan luas ruang bagi penghuni, penerangan dan sirkulasi udara yang baik, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai.

Chief Operating Officer PT Djarum, Victor Rachmat Hartono mengatakan, PT Djarum terus berkomitmen menghadirkan berbagai program sosial yang bisa berdampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) tak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tapi dari perubahan nyata yang dirasakan keluarga penerima manfaat, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Sumber: