Tangsel Darurat Sampah: Kenyaman Warga Terganggu, Usaha Mandek, Apa Solusi Pemerintah?

Hingga radius 300 meter pun dari pintu masuk Puspemkot Tangsel tidak terlihat tumpukan sampah yang ada di sekitar lokasi.

Sementara itu, Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan masalah sampah di wilayah pemerintahannya akan ditangani melalui anggaran Danantara.

Diketahui, program pengelolaan sampah jadi energi listrik (PSEL) masuk dalam Perpres 109 tahun 2025.

Salah satu program PSEL yang akan dikelola oleh Danantara adalah Tangerang Raya, termasuk seluruh wilayah Tangerang Selatan.

"Dengan PSEL itu Danantara yang akan masuk. Landasan Perpres 109 tahun 2025," ucapnya.

Hanya saja, pihak masih menunggu respons dan tindak lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Harapannya kegiatan tersebut segera dilaksanakan.

"Itu secepatnya (Harapannya, red). Saya justru menunggu juga, tergantung dari Kementerian LH," paparnya.

Anggota Dewan: Tangsel Memang Darurat Sampah

Sedangkan, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tangerang Selatan, Muthmainnah turut menyoroti tumpukan sampah tersebut.

Pihaknya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis sampah yang kian meresahkan masyarakat.

Menurut Muthmainnah, kondisi tumpukan sampah yang terlihat di sejumlah titik, khususnya di kawasan Ciputat dan sekitarnya, tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan rutin.

Selain menimbulkan bau menyengat, sampah yang dibiarkan menumpuk berhari-hari juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan mencoreng wajah kota.

"Penumpukan sampah yang dibiarkan hingga berhari-hari ini jelas meresahkan warga. Ini bukan sekadar soal kebersihan, tetapi sudah menyangkut kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan," jelasnya.

Ia menilai persoalan sampah di Tangsel seharusnya tidak terus berulang setiap kali terjadi gangguan operasional di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.

Menurutnya, Pemkot Tangsel perlu memiliki skema antisipasi dan penanganan darurat yang jelas agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Sumber: