Said Abdullah: APBN 2027 Bukan Sekadar Angka, Harus Berdampak bagi Rakyat

Anggaran tersebut, menurut dia, harus mampu menyeimbangkan kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.

Petani membutuhkan pupuk, sarana produksi, irigasi, pembiayaan, teknologi, serta harga hasil panen yang layak. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pangan dengan harga yang terjangkau.

"Pangan murah tidak boleh diperoleh dengan memiskinkan petani, tetapi kesejahteraan produsen juga tidak dapat dibangun dengan membiarkan harga pangan terlalu mahal bagi masyarakat. Di antara kedua kepentingan tersebut, APBN harus berfungsi sebagai instrumen penyeimbang," imbuhnya.

BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Indonesia Minggu 4 Oktober 2026, BMKG Waspadai Hujan dan Gelombang Tinggi

Dia menambahkan, pemerataan pembangunan juga harus dirasakan hingga tingkat desa.

Karena itu, alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun dan Dana Desa Rp77 triliun harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, serta menggerakkan ekonomi lokal.

Menurut Said, keberhasilan pembangunan desa tidak cukup diukur dari jumlah jalan yang dibangun atau bangunan yang berdiri.

Indikatornya harus mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan kegiatan ekonomi, perbaikan pelayanan dasar, serta terbukanya kesempatan masyarakat untuk maju tanpa harus meninggalkan daerah asal.

Said menegaskan evaluasi terhadap kementerian dan lembaga juga perlu diubah.

BACA JUGA:Era Baru Jenderal Suyudi: 88 Pati-Pamen Polri Dimutasi, 19 Kapolda Berganti, 23 Perwira Naik Pangkat

Tingginya persentase penyerapan anggaran, kata dia, belum otomatis menunjukkan keberhasilan suatu program.

"Penyerapan hanya menjelaskan bahwa uang telah dibelanjakan, tetapi belum menjelaskan apakah persoalan rakyat sudah diselesaikan," ujarnya.

Karena itu, setiap program pemerintah perlu diuji berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan petani, ketepatan sasaran subsidi, perkembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah.

"Setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, dan setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat," kata Said.

BACA JUGA:Dilema Gig Worker: 88,1 Persen Pilih Fleksibilitas, tapi 71,9 Persen Hadapi Pendapatan Tak Pasti

Sumber: