Tolak Buka Big Data Penundaan Pemilu, Luhut: Kalau Saya Tidak Sepakat, Boleh Kan?

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas tidak ingin membuka big data terkait penundaan pemilu.

Luhut mengatakan bahwa dirinya punya hak untuk menolak membuka big data tersebut kepada publik.

Big data itu pun diketahui berisi tentang adanya 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Hal tersebut dikatakannya pada saat menemui langsung massa BEM UI di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Selasa 12 April 2022.

BACA JUGA: 60 Persen Calon Jamaah Haji Banyumas Berusia di Atas 65 Tahun

BACA JUGA: Temui Massa Aksi, Menko Luhut Bilang Begini Soal Presiden 3 Periode

“Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Kau sepakat tapi kalau saya tidak sepakat boleh kan? Saya punya hak untuk bilang nggak. Kita boleh beda pendapat kan,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain itu Luhut menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah mengatakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

“Dengerin ya, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode,” tukas Luhut.

“Tidak pernah. yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Itu saja. Apa salah?” sambungnya.

BACA JUGA: Ralf Rangnick Terkejut, Pemantau Bakat MU Tak Punya Laporan Soal Christopher Nkunku

BACA JUGA: Luhut: Dengerin Ya, Jangan Marah-marah, Saya Tidak Pernah Mengatakan Presiden 3 Periode

Sebelumnya Luhut memberikan suatu pernyataan bahwa ada big data berisi 110 juta interaksi media sosial yang mendukung usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menunda Pilkada 2024 pada akhir Februari. 

Luhut juga meyakini bahwa pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung debat tersebut.

Sumber: