Irjen Napoleon Bonaparte Ibaratkan Pistol Polisi Sebagai Istri Pertama: Kalau Itu Terjadi...

"Sebetulnya bukan kewenangan saya untuk menjawab itu, tetapi yang saya tahu untuk penggunaan senjata itu semua diatur kebijakannya oleh pimpinan kesatuan dan departemen yang menanganinya contohnya kalau di Mabes itu Baintelkam. Silakan ditanyakan ke Baintelkam," pungkasnya.

BACA JUGA:Yamaha Fazzio Laku Keras di Jakarta Fair Kemayoran, Ini Pengakuan Pengunjung: Ternyata Oke Banget

BACA JUGA:‘Serial’ Polisi Tembak Polisi Bikin Jokowi dan Dahlan Iskan Penasaran, Endingnya Itu Lho Ditunggu!

Meski begitu Napoleon tidak ingin berkomentar secara detail terkait pistol Glock-17 yang digunakan Bharada E dalam insiden baku tembak dengan Brigadir J.

"Ada pangkat, tetapi itu bukan kewenangan saya menjawab itu nanti dari Baintelkam yang bisa menentukan kewenangan pangkat apa menggunakan senjata apa," tukas Napoleon.

"Bukan hak saya untuk menjawab (kepemilikan Glock), karena tadi saya bilang itu tergantung kebijakan pimpinannya," tuturnya menambagkan.

Sebelumnya, menanggapi kasus penembakan antar Polisi di rumah di Rumah Dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J, Bonaparte Napoleon ikut angkat bicara.

BACA JUGA:Catatan Kebaikan Budhi Herdi Susianto, Pernah Beri Penghargaan Khusus ke Sosok Susanna: Apapun Agamanya...

BACA JUGA:Timsus Bongkar Data CCTV Kuasa Hukum Ungkap Ciri Pembunuh Brigadir J, ‘Dilakukan oleh Psikopat’

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol. Bonaparte Napoleon mengatakan bahwa tak perlu timsus untuk ungkap penembakan antar Polisi di rumah dinas Ferdy Sambo.

Bonaparte Napoleon juga mengatakan bahwa penembakan antar Bridgadir J dan Bradha E merupakan perkara yang mudah disimpulkan oleh penyidik biasa.

Karena hal tersebut, Bonaparte Napoleon menambahkan bahwa peristiwa penembakan antar anggota Polisi yang menewaskan Brigadir J yang di duga berawal dari pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo ini tidak memerlukan tim khusus untuk mengungkapnya.

BACA JUGA:Wow, Gegara Kemacetan Jakarta Polisi Sebut Negara Rugi Puluhan Triliun, Aturan Jam Kerja Akan Dipertegas?

BACA JUGA:Diajak Amerika Serikat Jatuhkan Harga Minyak Rusia, Begini Jawaban Tegas Indonesia

“Itu perkara yang mudah untuk dibongkar. Penyidik biasa saja bisa mengungkapnya. Tidak perlu TGPF (tim gabungan pencari fakta) segala macam,” kata Napoleon usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sumber: