Aliansi Forum Santri Banten Geruduk Kantor DPW PPP Imbas 'Amplop Kiai' Dari Suharso Monoarfa

SERANG, DISWAY.ID-- Massa mengatas namakan Aliansi Forum Santri Banten geruduk kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten, Kota Serang, Senin 29 Agustus 2022.

Mereka menggeruduk kantor partai berlambang Kakbah itu imbas pernyataan kontroversial Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa soal Amplop Kiai.

Para pengunjuk rasa menuntut Suharso Manoarfa mempertanggungjawabkan pernyataannya di depan hukum, karena dianggap melukai ulama, kiai dan santri.

BACA JUGA:Bandar Judi Online Umbar Setoran ke Konsorsium 303, ASN Polri Novel Baswedan Soroti Kelompok Tertentu

Tiba di kantor PPP, massa yang berasal dari kalangan santri dan ulama itu, diterima petinggi DPW dan anggota Fraksi PPP DPRD Banten.

Diketahui, ucapan Suharso Monoarfa terkait amplop kiai disampaikan pada acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan KPK pada 15 Agustus 2022.

“Kami menuntut Pak Suharso sebagai Ketua Umum PPP untuk segera diproses, diadili, karena telah mendistorsi marwah pesantren dan kiai,” kata koordinator aksi Aliansi Forum Santri Banten, Haris Munandar.

Tak hanya itu, mereka berencana melaporkan Suharso Monoarfa ke Polda Banten atas dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) ITE, karena dianggap telah melukai harkat dan martabat para kiai.

Mereka juga berencana mendatangi kantor DPP PPP di Jakarta, setelah berkomunikasi dengan para ulama dan kiai di Pulau Jawa.

BACA JUGA:MAN Insan Cendekia Serpong Peringkat Pertama 1000 Sekolah Terbaik Tahun 2022

“Kita juga mengimbau presiden, untuk mempertimbangkan posisi Suharso di kabinet,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin memastikan aspirasi para ulama dan kiai yang mendemo kantornya akan disampaikan ke DPP PPP.

Namun, Subadri meminta para ulama dan kiai terlebih dahulu menonton video pidato Suharso Monoarfa secara utuh, sehingga mengetahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum PPP.

“Saya sendiri belum melihat video utuh ketua umum di tindak pidana pencegahan korupsi bersama KPK. Ketua umum juga menyampaikan internal untuk pencegahan korupsi,” terangnya.

Sumber: