Pengakuan Jokowi 12 Pelanggaran HAM Berat di Masa Lampau, SETARA Institute: Hanya Aksesori Politik

JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden Joko Widodo mengakui 12 pelanggaran HAM berat memang terjadi pada masa lalu. 

Hal itu disampaikannya setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara pada Rabu 11 Januari 2023.

"Saya telah membaca dengan seksama laporan dari PPHAM pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. 

Sikap tersebut diambil setelah pemerintah mendapatkan rekomendasi dari Tim Non-Yudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.

BACA JUGA:Iran Gantung Mata-mata MI-6, Wakil Menteri Pertahanan Warga Negara Ganda

BACA JUGA:Tesla Turun Harga Nyaris 200 Juta Rupiah, Elon Musk Tabuh Genderang 'Perang Harga'

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Januari 2023.

Meskipun begitu, Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menilai pernyataan Presiden Jokowi tak lebih dari sekadar aksesori politik. 

“SETARA Institute menyesalkan ketiadaan pengungkapan kebenaran secara spesifik perihal siapa-siapa aktor di balik 12 kasus yang telah dianalisis oleh Tim PPHAM,” ujar dia.

BACA JUGA:Tolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022, Buruh Minta Balik ke UU Nomor 13 2003

BACA JUGA:Bocoran SUV Baru Honda Untuk Pertengahan 2023, All New Honda SUV Pengganti CR-V?

Berikut 12 kasus pelanggaran HAM yang diakui Presiden Jokowi:

1. Peristiwa 1965-1966

Sumber: