Massa Ojol Penolak ERP Enggan Bertemu Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta

JAKARTA, DISWAY.ID-- Massa demonstrasi ojek online (ojol) yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menolak bertemu atau audensi dengan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. 

Ismail keluar dari Gedung DPRD DKI untuk menemui para pendemo pada pukul 11.45 WIB di Gedung DPRD DKI saat rapat rencana pemberlakuan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau jalan berbayar elektronik. 

“Tadi sama-sama kita saksikan dari perwakilan masyarakat tersebut menolak untuk dihadirkan bersama di rapat tersebut. Kita tidak bisa memaksakan,” ujar Ismail dalam rapat Komisi B bersama Dishub DKI, Rabu, 25 Januari 2023.

BACA JUGA:Siap-Siap, Sepeda Motor Juga Wajib Bayar di 25 Jalan DKI Jakarta Ini

BACA JUGA:ERP Segera Berlaku, 25 Jalan di Ibu Kota Jakarta Ini Bakal Berbayar Rp 5.000 - Rp 19.000

Ia mengatakan bahwa massa aksi memilih untuk tetap bertahan di depan gedung DPRD DKI Jakarta sampai didatangi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. 

“Tadi terlintas mereka maunya bertemu Metua DPRD. Ya kita enggak bisa memaksakan. Masalah komunikasi aja sih sebenernya,” ucap Politikus PKS itu. 

Sebagaimana diketahui, Ratusan driver ojek online (ojol) menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta hari ini, Rabu, 25 Januari 2023.

Massa aksi itu mendesak Pemprov DKI membatalkan rencana kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Para ojol yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menilai kebijakan ERP membebani masyarakat, sebab ERP membuat rakyat diminta untuk mengeluarkan biaya lebih di saat kondisi ekonomi belum stabil setelah diterpa badai pandemi Covid-19.

BACA JUGA:Jangan Salah Paham! Beli BBM Wajib Pakai QR Code Berlaku Bagi Kendaraan Terkena Pembatasan dan di Wilayah Ini

BACA JUGA:Cek Cara Beli BBM Pertalite dan Solar Terbaru per 6 Februari 2023, Pakai QR Code dan Berikut Langkahnya

Berdasarkan pantauan di lokasi, ribuan ojol itu membawa berbagai aksesoris dari bendera, spanduk, hingga banner dengan tulisan penolakan ERP. 

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah tebersit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (Pemilihan Umum) 2024," demikian yang tertulis di salah satu poster yang terpampang.

Sumber: