Tolak ERP, Sejumlah Mahasiswa UPN Geruduk Balai Kota DKI Jakarta

Tolak ERP, Sejumlah Mahasiswa UPN Geruduk Balai Kota DKI Jakarta

Sejumlah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta menggeruduk gedung Balaikota DKI Jakarta pada Kamis, 23 Februari 2023.-Disway.id/Anisha Aprilia-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Sejumlah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta menggeruduk gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, 23 Februari 2023.

Sejumlah mahasiswa itu menyerukan menolak kebijakan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP). 

Berdasarkan pantauan Disway.id di lokasi, rombongan mahasiswa itu tiba di Balai Kota DKI Jakarta pada pukul 13.30 WIB. 

BACA JUGA:Debt Collector Laporkan Balik Clara Shinta

Sejumlah mahasiswa tampak membawa beberapa spanduk dan juga mobil orasi. 

"Tolak kebijakan ERP/jalan berbayar," seru mahasiswa yang mengikuti demo. 

"Bagaimana bapak bisa membuat kebijakan ini disaat kami baru bangun pondasi usai pandemi Covid-19," kata orator diatas mobil komando. 

Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di DPRD DKI Jakarta memastikan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. 

"Belum terbahas (raperda soal ERP) karena ada raperda Rencana Induk Transportasi (RIT) dulu. Nah, raperda RIT ini kita pansus-kan," ujar Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan kepada wartawan, Selasa, 7 Februari 2023.

BACA JUGA:Sekda DKI Jakarta: Pembelian Mobil Listrik Perintah dari Jokowi

"Sementara kan baru itu (ERP) yang mendapat sorotan publik. Kalau dilihat dari judul Raperda, sama-sama bisa kita terjemahkan peranan elektronik kan katakanlah kemajuan-kemajuan aspek teknologi pasti bisa berperan membantu masalah itu, termasuk diantaranya tilang elektronik. Itu kan komponen-komponen yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan tertib berlalu lintas," sambungnya. 

Lebih lanjut, Pantas mengatakan alasan belum diterapkan pada tahun ini karena masih diperlukannya pembahasan. 

Pantas menegaskan, yang akan dibahas bukan hanya soal jalan berbayar saja. Namun, Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE). 

"Ada kemungkinan (tidak menerapkan ERP tahun ini) karena kan ada perubahan judul juga, bukan semata-mata ERP, tapi PL2SE, jadi memang melihatnya harus secara menyeluruh," ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: