Pengamat Sebut Sistem Proporsional Terbuka Tertutup Jadi Isu yang Mengkhawatirkan Bacaleg

Pengamat Sebut Sistem Proporsional Terbuka Tertutup Jadi Isu yang Mengkhawatirkan Bacaleg

Para petugas penyelenggara Pemilu tengah mempersipakan kertas coblosan untuk pemilih-ilustrasi-Berbagai sumber

JAKARTA, DISWAY. ID - Sistem proporsional tertutup dan terbuka jadi isu yang paling dikhawatirkan oleh para bacaleg di Pemilu 2024.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago.

Menurutnya, polemik tersebut membuat para bacaleg harus kehilangan kepastian untuk terpilih.

BACA JUGA:PSI Dukung Sistem Proposional Terbuka, Grace: Kalau Tertutup Oligarki Partai Semakin Menjadi

"Para caleg bakal fokus berebut nomor urut dari pada meningkatkan elektabilitasnya di tengah-tengah masyarakat. Pertarungan caleg ditarik dari percakapan rakyat menjadi percakapan elite partai," ujar Arifki Chaniago saat dihubungi, Kamis, 8 Juni 2023.

"Tidak salah nantinya masyarakat ibarat membeli kucing di dalam karung, caleg yang dipilih oleh masyarakat nyatanya tidak terpilih dan dikalahkan oleh caleg pilihan partai," lanjutnya. 

Adapun perdebatan sistem proporsional tertutup atau terbuka, menurut Arifki tidak bisa diartikan sebagai upaya untuk memperkuat partai politik.

BACA JUGA:8 Parpol Tolak Sistem Proposional Tertutup, Sepakat 5 Poin Penting Ini

Namun, tambah Arifki, hal tersebut justru diisyaratkan untuk memperbaiki para bacaleg yang dianggap rendah produktif dalam sistem proporsional terbuka.

“Keadilan terhadap caleg bakal rendah jika sistem proporsional tertutup dipaksakan begitu saja, jika tidak ada mekanisme penentuan yang benar dalam pembagian nomor urut kepada caleg," kata Arifki. 

"Parpol yang tidak memiliki 'brand party' yang kuat bakal berhadapan dengan caleg yang ogah-ogahan karena lemahnya keterkaitan caleg dengan kelembagaan partai," sambungnya. 

Lebih lanjut, Pemilu serentak 2024 juga berdampak terhadap agenda perubahan sistem pemilihan dari terbuka ke tertutup. 

Dia menilai, dengan adanya perubahan tersebut, caleg-caleg tidak akan mau memperjuangkan dan mengkampanyekan calon presidennya di masyarakat.

Bahkan, tambah Arifki, akan dapat memperlemah mesin politik partai dalam mendukung capres. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: