Bawaslu Ingin Larangan Politik Uang Kembali Disosialisasikan

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja meminta Fatwa MUI untuk kembali menyosialisasikan soal politik uang kepada masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan olehnya karena tahu bahwa politik uang sendiri merupakan tindakan haram yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, terutama pada saat masa kampanye.

Namun, kata Rahmat Bagja, larangan tersebut kurang disosialisasikan oleh Fatwa MUI sehingga meminta untuk diinformasikan kembali kepada masyarakat.

BACA JUGA:Bawaslu Minta KPU Tidak Gegabah Tentukan DPT

“Politik uang itu haram. Tapi tidak tersosialisasikan, itu problemnya. Jangan kemudian dianggap itu sebagai misyaroh (pemberian terhadap kiyai). Yang begitu-begitu harus dilihat,” ujar Rahmat Bagja saat dikonfirmasi, Jumat, 30 Juni 2023.

Diketahui, pihak Bawaslu sendiri telah menerapkan antipolitik uang melalui kampung antipolitik uang dan pemuda antipolitik uang.

BACA JUGA:Bawaslu Nilai Laporan Dana Kampanye Tidak Relevan Jika LPSDK Dihapus

Namun, kata Rahmat Bagja, terkait program tersebut masih ada yang kurang, yaitu dari Fatwa MUI.

Menurutnya, hingga saat ini Fatwa MUI masih belum menebarkan informasi terkait larangan politik uang kepada masyarakat. Apalagi di daerah-daerah pelosokan.

"Kita sudah dari periode yang lalu kan bicara tentang kampung antipolitik uang, kemudian pemuda antipolitik uang, kemudian yang belum selesai itu mungkin dengan teman-teman MUI, misalnya, bahwa fatwanya sudah ada. Hanya fatwa ini kurang disebarkan, di ceramah, di kotbah gereja, seharusnya lebih intensif lah,” kata Rahmat Bagja.

BACA JUGA:Bawaslu Sebut Politik Uang dan Kampanye di Tempat Ibadah Pidana Pemilu

Bahkan dia menambahkan bahwa tidak hanya agama Islam saja yang melarang soal politik uang, di agama lainnya juga menentang adanya politik uang, terutama pada masa pemilu.

“Misalnya di daerah Sulawesi Utara kan pasti teman-teman kristiani juga punya ini juga jemaatnya untuk anti politik uang,” imbuhnya.

BACA JUGA:AHY Ungkap Indonesia Alami Kemunduran Demokrasi, ‘Politik Uang Merajalela’

Sumber: