Skandal Dana Desa! Prilaku Buruk Kepala Desa yang Hobi Karaoke hingga Meninggalkan Utang di Tempat Hiburan

JAKARTA, DISWAY.ID - Skandal dana desa yang melibatkan kepala desa untuk keperluan senang-senang adalah cerminan dari krisis integritas dan kepemimpinan.

Faktanya, ada segelintir Kepala Desa yang menggunakan dana desa untuk membiayai gaya hidup mewah, berfoya-foya, serta menikmati kemewahan yang seharusnya tidak pantas mereka dapati.

Selain itu, skandal seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan tugas pengawasan. 

Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak kepala desa yang menggunakan anggaran desa untuk keperluan pribadi.

BACA JUGA:Siaran Langsung: Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Bisa Dilihat di Sini!

Informasi itu didapatnya dari seorang Bupati yang pernah bercerita kepadanya terkait kelakuan kepala desa yang gemar mendatangi tempat karaoke.

"Ada bupati curhat ke saya. Pak Mendagri, tolonglah dibantu supaya ada pembinaan untuk teman-teman kepala desa agar paham tanggung jawabnya. Jangan dipakai anggaran desa seperti uang sendiri," kata Tito.

Pernyataan itu disampaikan Tito ketika memberi sambutan dalam acara Temu Karya Nasional & Penganugerahan Penghargaan Desa dan Kelurahan Berprestasi tahun 2023, yang diselenggarakan Dirjen Pembinaan Desa Kemendagri di Discovery Hotel Jakarta Utara, Selasa 15 Agustus 2023.

BACA JUGA:Koran Tua

Berdasarkan pengaduan dari Bupati, kata Tito, sejumlah kepala desa kerap pergi bersenang-senang ke tempat karaoke ketika menerima dana desa.

Parahnya lagi, para Kepala Desa itu sampai meninggalkan utang di tempat karoke hingga salah seorang 'Mami Karaoke' mendatangi kantor Bupati untuk menagih.

"Karena saering datang ke tempat karaoke terus ngebon, Jadinya si Mamih Karoke datangi ke kantor bupati," ungkapnya.

"Si mamih minta anggaran desa untuk membayar utang ke karaoke," sambungnya. 

Dalam momen itu, Tito juga mengungkapkan bahwa dirinya dalam waktu kurun satu minggu kerap mengeluarkan surat permintaan agar Dirjen Staf Pemdes menjadi saksi ahli dalam kasus penyalahgunaan dana desa dari kepolisian.

Sumber: