Indonesia Tidak Berhak Memerdekakan Papua, Pimpinan TPNPB OPM: Dia Hanya Satpam Amerika

JAKARTA, DISWAY. ID – Pihak TPNPB masih terus menyuarakan kemerdekaan Papua, bahkan sampai melakukan penyanderaan pilot Susi Air beberapa bulan lalu hingga saat ini.

Penyanderaan Kapten Pilot Philips Max Marten merupakan salah satu usaha dari TPNPB OPM dalam memperjuangan kemerdekaan Papua.

Akan tetapi pihak TPNPB OPM juga mengakui bahwa sebenarnya Indonesia tidak berhak memerdekaan Papua karena ada pihak lain yang berkuasa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Jeffrey P Bomanak mengungkapkan bahwa sebenarnya Indonesia tidak berhak memerdekaan Papua karena ada pihak lain yang berkuasa di atas Tanah Papua.

BACA JUGA:Motor Jadi Hemat dan Panjang Umur, PLN Dukung Konversi Motor Listrik di Indonesia

BACA JUGA:Pengeluaran Dirut Taspen Tembus Ratusan Juta Rupiah, Rina Lauwy: Dari Kartu Kredit Hingga Nginap Hotel Mewah di Bali

Menurut Jeffrey yang merupakan ketua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dua negara yang memegang peranan penting di Tanah Papua adalah Amerika dan Belanda.

Hal ini tidak lepas dari sumberdaya alam Papua yang salah satunya adalah emas.

“Buktinya sudah sangat jelas bahwa Freeport bukan hanya Indonesia saja yang control saat ini, mulai dari 2021 Inalum menyatakan bahwa dia control dengan pembagian 51 persen tetapi angka nominal daripada 51 persen tersebut tidak jelas dan sesungguhnya 90 persen masih dikuasai oleh Amerika,” jelas Jeffrey.

Jeffrey menambahkan bahwa terdapat 24 kroni-kroni Amerika dan yang terjadi pertanyaan besar saat ini apakah Indonesia mau terus diperalat oleh Amerika untuk melakukan banyak dosa di atas Tanah Papua.

BACA JUGA:Mellisa Anggraini Cecar Pledoi Mario Dandy: Kenapa Dia yang Merasa Terzolimi?

BACA JUGA:Sharp Indonesia Resmikan Pabrik AC Terbaru di Karawang, Punya Kapasitas Produksi 900 Ribu Unit Pertahun

“Atau tetap menjadi Satpam Amerika,” tambah Jeffrey

Menurut Jeffrey saat ini Amerika secara sembunyi-sembunyi di belakang mendesain semua strategi untuk mencuri semua kekayaan ekonomi dengan mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia.

Sumber: