KPU Telusuri Dugaan Kebocoran DPT Pemilu 2024 yang Dibobol Hacker

KPU Telusuri Dugaan Kebocoran DPT Pemilu 2024 yang Dibobol Hacker

Hacker bernama anonim Jimbo mengakui meretas situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) -Screenshot/X-

JAKARTA, DISWAY.ID- KPU akan menelusuri dugaan kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) yang dibobol hacker atau peretas. 

Sebelumnya data DPT diduga bocor akibat dibobol. Hacker dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT.

Jimbo membagikan sekitar 500 ribu data sampel yang berhasil didapatkan pada salah satu unggahan di situs BreachForums. Situs tersebut biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan.

BACA JUGA:KPU Wacanakan Debat Capres - Cawapres Digelar di Luar Kota, Temanya Ini

Selain itu, Jimbo juga mengunggah beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut. Jimbo menjual data itu dengan harga 74 ribu dolar AS atau sekitar Rp1,1 sampai 1,2 miliar.

Jimbo juga menyampaikan dalam forum tersebut memiliki 252 juta data DPT, namun terdapat duplikasi. Setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data DPT.

Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih. Jumlah tersebut dari DPT 514 kabupaten/kota di Indonesia, serta 128 negara perwakilan.

Di dalam data yang didapatkan Jimbo juga memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting. Mulai dari NIK, KK, kodefikasi TPS, data lainnya.

BACA JUGA:Situs KPU Diretas Hacker, 204 Juta Data Pemilih Tetap Bocor

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, Tim KPU dan Gugus Tugas sedang bekerja untuk menelusuri dugaan kebocoran data tersebut.  

"(Mereka) menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut (kebocoran data)," kata Hasyim dalam keterangannya, Rabu 29 November 2023.

Hasyim menyebut tim Gugus Tugas tersebut terdiri dari sejumlah pihak.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masuk Gugus Tugas. 

Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun ikut di dalamnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: