Tak Mau Kecolongan, KKP Perketat Pengawasan untuk Cegah Penyelundupan Benih Bening Lobster

Tak Mau Kecolongan, KKP Perketat Pengawasan untuk Cegah Penyelundupan Benih Bening Lobster

Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin memimpin Apel Kesiapan dan Operasi Pengawasan penindakan benih bening lobster di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin 4 Desember 2023 -Dok. KKP-

Dalam paparannya, Adin membeberkan jika selama ini Vietnam membutuhkan benih bening lobster. Kebanyakan BBL itu dipasok dari Indonesia untuk komoditas budidaya di Vietnam yang mencapai 600 juta ekor pertahun, dengan nilai mencapai 3 miliar dollar.  

BACA JUGA:KKP Adakan Bulan Mutu Karantina Ikan, Peserta: Fokus Tingkatkan Kualitas

BACA JUGA:Aturan Baru KKP! Mulai Januari 2023 Nelayan Gak Bisa Semaunya Tangkap Ikan di Laut, Trenggono: Harus Sesuai Kuota

Setelah dipasok, benih lobster asal Indonesia dibudidayakan untuk kepentingan ekspor ke sejumlah negara. 

“Vietnam akan mengolahnya kembali untuk diekspor ke Cina dan Amerika,” katanya.

Atas upaya penyelundupan tersebut, Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 3 Triliun, diukur dari perbandingan margin Rp 5.000. Sesampainya di Vietnam, BBL itu mengalami tren permintaan naik tajam, sehingga marginnya mencapai Rp 50 ribu yang berpotensi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 30 triliun.

Untuk mencegah hal itu terjadi, KKP membentuk satgas atau tim khusus untuk memperketat kembali pengawasan dan penindakan upaya penyelundupan BBL.

BACA JUGA:KKP Bentuk Peta Strategi di Sektor Kelautan dan Perikanan di Tengah Isu Resesi

BACA JUGA:KKP dan 3 Nelayan Malaysia Kejar-kejaran di Laut Sulawesi, Diduga Coba Lakukan Pengeboman Ikan

“Hari ini kita melaksanakan Apel Kesiapan Operasi Pengawasan dan Penindakan BBL di Bandara Soekarno Hatta, yang bertujuan untuk mengecek kekuatan riil kita yang siap dalam melaksanakan tugas di Sektor operasi pengawasan penyelundupan BBL khususnya di Bandara Soekarno Hatta,” katanya.

Satgas tersebut terdiri dari berbagai stakeholder, mulai dari Dirjen Bea Cukai, Kemenhub, Angkasa Pura, TNI, dan Polri.

“Kami akan pastikan tidak ada lagi kebocoran atau penyelundupan, kami putus, sekat dan tindak aksi penyelundupan tersebut,” tegas Adin. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: