Gibran: Pembangunan Tak Melulu Pakai APBN, Rasio Pajak Perlu Dinaikkan, Apa Impaknya?

Gibran: Pembangunan Tak Melulu Pakai APBN, Rasio Pajak Perlu Dinaikkan, Apa Impaknya?

Gibran Rakabuming Raka bicara soal pembangunan tak melulu pakai APBN-tangkapan layar youtube@kpu-

JAKARTA, DISWAY.ID -- Dalam Debat Cawapres 2024 Gibran Rakabuming Raka ditanya soal kebijakan penggunaan APBN untuk pembangunan sebuah infrastruktur fisik dan sumber daya manusia (SDM).

Gibran memberi contoh Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang sedang dibangun hanya menggunakan 20 persen dari dana APBN.

"Tidak semua dibangun dengan APBN. Contoh IKN, banyak orang yang gagal paham.

BACA JUGA:Prediksi Liga Inggris Liverpool vs Arsenal, The Gunners Diunggulkan Atas The Red

BACA JUGA:Daftar Rekomendasi Tempat Merayakan Tahun Baru 2024 Terbaik di Jabodetabek

"Tidak 100 persen pembangunan IKN itu mengggunakan APBN, yang digunakan hanya 20 persen. Sisanya dari investasi dari swasta dan investasi luar negeri," katanya.

Gibran juga mengatakan pembentukan SDM untuk mencapai Indonesia Emas, dibutuhkan generasi emas dari tingkat SMK.

Menurutnya pengembangan SDM dari generasi muda harus dibangun dengan beberapa cara.

Misalnya memberikan fasilitas di sekolah-sekolah SMK dengan alat-alat sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan industri.

BACA JUGA:Debat Gibran vs Mahfud MD, Fakta-fakta Investor IKN yang Mantap Gabung Gerbong Jokowi

BACA JUGA:Jadwal Lengkap Liga Inggris 23-24 Desember 2023: Laga Seru Menanti di Anfield Saling Sikut Demi Nomor 1

"Kita butuh generasi emas, kita future talents yang menguasai future skills. Untuk itu di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri, sehingga ketika anak SMK lulus mereka benar-benar siap kerja, siap terima tantangan," terang putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Untuk pembangunan fisik Gibran menegaskan tidak melulu menggunakan dana dari APBN. Solusinya, kata Gibran, pemerintah perlu melakukan kolaborasi dengan pihak swasta.

"Bisa dengan kolaborasi dengan pihak swasta. Jadi semuanya harus dibebankan kepada APBN," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: