Sejumlah Laporan Terkait Pelanggaran Pemilu Tidak Diproses, Tim Hukum AMIN Tuding Bawaslu Berat Sebelah

JAKARTA, DISWAY.ID-- Tim Hukum Anies-Muhaimin (AMIN) menuding Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berat sebelah terkait Pemilu 2024.

Tudingan tersebut dibeberkan oleh Ketua umum Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir usai melihat sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu tak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

BACA JUGA:Anies-Imin Dilaporkan ke Bawaslu Soal Dana Kampanye, Timnas AMIN: Jangan Baper!

"Hal itu tercermin dalam beberapa kasus, Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan alasan kekurangan bukti materiil," kata Ari di Rumah Pemenangan AMIN, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Desember 2023.

Adapun sejumlah kasus yang dinilai belum ditangani oleh Bawaslu diantaranya yaitu terkait dugaan pelanggaran dalam silaturahmi nasional Forum Desa Bersatu yang dihadiri oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. 

Ari menilai laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dalam membuat laporan tersebut, lanjut Ari, tim hukum AMIN membawa sejumlah alat bukti yang lengkap.

BACA JUGA:Respons Santai Anies Baswedan Usai Dilaporkan ke Bawaslu: Yang Melaporkan Jadi Populer

Ia mengatakan hal tersebut berbanding terbalik dengan kasus pelanggaran pantun yang diduga dilakukan oleh Cak Imin.

"Di sisi lain terdapat laporan yang tidak tergolong pelanggaran justru diproses, sebagaimana laporan Pantum Cak Imin," ujarnya.

Ari menjelaskan terhadap laporan tersebut, Bawaslu akhirnya memutus bahwa dugaan pelanggaran terhadap pantun cak imin tidak terbukti. 

BACA JUGA:Hasil Temuan Bawaslu, Mayor Teddy Hadir di Debat sebagai Ajudan Capres

"Persoalannya bukan pada putusannya, tetapi mengapa Bawaslu memproses laporan tersebut yang nyata-nyata bukanlah sebuah pelanggaran dengan mengacu pada UU Pemilu dan PKPU 15/2023," tegasnya.

Bukan hanya itu, ia pun menduga jika putra sulung Presiden Jokowi itu melakukan politik uang dalam acara Forum Desa Bersatu.

Diketahui, Forum itu disebut dihadiri delapan organisasi perangkat desa yang seharusnya netral. Bahkan mayoritas pesertanya menggunakan atribut paslon nomor urut dua.

Sumber: