UNHAN dan IPSI Dorong Modernisasi Pertahanan Komprehensif di Indo-Pasific

JAKARTA, DISWAY.ID-- Mengangkat tema “Kerentanan Kawasan Indo-Pasifik, Kesiapan Indonesia”, Universitas Pertahanan RI (Unhan) bekerja sama dengan Indo-Pacific Strategic Intelligence (IPSI) menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) di Kampus Pasca-Sarjana Unhan, Jakarta pada tanggal 5 Januari 2024. 

Acara ini dibuka oleh sambutan Rektor Unhan Letjen TNI Jonni Mahroza, Ph.D. yang dibacakan oleh Dekan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Mayjen TNI Dr. Priyanto. 

BACA JUGA:Menhan Prabowo Beri Penghargaan Dharma Pertahanan Utama Kepada Bamsoet dan 10 Tokoh Lainnya

Dalam sambutannya, Rektor Unhan mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah awal kerja sama institusional antara Unhan dan IPSI. 

Rektor Unhan berpandangan bahwa sinergi dengan lembaga kajian diperlukan untuk dapat merumuskan saran kebijakan yang berbasis data dan analisis strategis. 

Karena itu, Unhan akan mengintensifkan kolaborasi dengan IPSI untuk turut mewujudkan visi sebagai world-class university. 

BACA JUGA:Kerangka Kerja Pertahanan Indonesia, Bamsoet: Tata Ulang dan Ikuti Perkembangan Zaman

Selaku Founder/ Lead Advisor IPSI, Dr. Muhammad Hadianto, yang juga bertindak sebagai moderator dalam FGD ini, menyampaikan bahwa IPSI lahir sebagai wadah untuk menjaring pemikiran yang bersifat policy-oriented dengan fokus dinamika geostrategis di wilayah Indo-Pasifik serta upaya meningkatkan kesiapan nasional khususnya melalui modernisasi tata kelola ekosistem industri pertahanan. 

FGD menghadirkan 3 (tiga) pembicara utama, yakni Laksda TNI Dr. Ir. Agus Adriyanto (Wakil Rektor I Unhan), Prof. A.A. Banyu Perwita (Guru Besar Hubungan Internasional, Unhan), dan Aisha R. Kusumasomantri (Manajemen Eksekutif IPSI), yang menyoroti 4 (empat) topik kunci, yakni isu pengungsi Rohingya, keamanan di Papua, situasi di Laut Tiongkok Selatan, dan teknologi pertahanan 5.0. 

BACA JUGA:Alasan Kementerian Pertahanan Beli 12 Pesawat Tempur Mirage 2000-5 Bekas dari Qatar

Terhadap isu pengungsi Rohingya, FGD mengutarakan bahwa walau bukan sebagai negara pihak dari Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951, Indonesia tetap menampung pengungsi Rohingnya dengan alasan kemanusiaan. 

Hingga Oktober 2023 terdapat hampir 1000 orang pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah perairan Indonesia melalui jalur Laut Tiongkok Selatan meski jumlah tersebut meningkat pada akhir tahun 2023. 

Banyaknya arus pengungsi yang masuk dan dinamika sosial masyarakat yang ditimbulkan, FGD menyarankan sebuah pendekatan kebijakan yang memperkuat alur koordinasi unsur keamanan maritim Indonesia. 

BACA JUGA:Peringatan Komandan Brigade Pertahanan Pantai Yaman Pada Negara Lain: Kami Akan Tindak Tegas Jika Ikut campur

Sumber: