Geramnya Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Lihat Kecurangan Saat Pencoblosan yang Masif, Benny Rhamdani: Ini Pemilu Paling Najis!

BACA JUGA:Timnas AMIN Duga Aplikasi Sirekap Milik KPU Sudah Disetting untuk Menangkan Paslon Tertentu

BACA JUGA:Ramai Soal Sirekap, KPU: Kami Akan Koreksi

"Dugaan kecurangan yang sangat masif, yang sangat terstruktur, yang sangat sistematis. Dan kita punya data-data yang kuat. Jadi kejahatan pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi," ucapnya.

Menindaklanjuti temuan itu, Deputi Hukum TPN tengah mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Gibran. Selanjutnya, kata dia, TPN akan mengambil langkah hukum

"Tim khusus nanti akan merekomendasikan. Apa yang akan dilakukan. Tentu ada perlawanan hukum, perlawanan secara konstitusional ada perlawanan melalui parlement, dari partai pengusung Ganjar Mahmud, ini akan menjadi ledakan hukum," tuturnya.

Perayaan kemenangan 02 disebut sudah dipersiapkan jauh sebelum pencoblosan

Selain itu, Benny juga menyesalkan deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran di JCC Istora Senayan yang mengklaim berdasarkan hasil quick count. Padahal berdasarkan aturan hal tersebut tidak bisa dilakukan.

Sebab, hasil hitung cepat tidak bisa dijadikan landasan dalam memenangkan kontestasi pemilu.

Dia melihat deklarasi itu seganja dilakukan oleh Prabowo untuk menggiring opini publik bahwa mereka benar-benar menang. Sehingga tidak ada perlawanan lagi dari masyarakat.

BACA JUGA:Update Real Count KPU, Prabowo 56 persen, Anies 25 persen, Ganjar 17 persen!

"Di tanggal 14 Februari bersamaan dengan pelaksanaan pemilu 2024. Kemudian siang harinya mereka melakukan deklarasi kemenangan. Ini kan sebetulnya Prabowo style. Nah, masyarakat jangan pernah mau dikibuli untuk yang ketiga kali 2014," imbuhnya.

"Jadi ini adalah Prabowo style sebagai cara untuk memanipulasi publik. Ini shock psikologis publik agar publik tergiring dengan glorifikasi, ya selebrasi mereka," sambungnya.

Benny mengimbau kepada masyarakat untuk sabar menunggu hasil resmi dari rekapitulasi atau penghitungan suara secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilih Umum (KPU RI).

"Jadi TPN percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh KPU. Melalui rekapitulasi hasil perolehan suara. Dan TPN juga tentu memiliki saksi-saksi di 830 ribu TPS. Artinya hampir 1,6 juta saksi yang kita tempatkan yang sejak kemarin mereka sudah menyerahkan formulir C, dimana formulir C ini adalah dokumen resmi negara yang akan menjadi dasar KPU untuk melakukan rekapitulasi suara. Jadi jangan pernah percaya juga dengan quick count," tandasnya.

Sumber: