Sejumlah Relawan Ganjar Akan Berunjuk Rasa di KPU dan Bawaslu Besok, Tuntut Pemilu Ulang dan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

JAKARTA, DISWAY.ID - Kelompok Relawan Paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang terdiri dari Projo Ganjar, Ganjarist, hingga Laskar Ganjar melakukan deklarasi menolak hasil Pemilu 2024. 

Penolakan hasil pemilu itu dilakukan karena masifnya kecurangan dan diduga kuat diindikasikan untuk pemenangan paslon tertentu. 

BACA JUGA:PKB Buka Suara soal Peluang Koalisi dengan Prabowo-Gibran

BACA JUGA:Sejumlah Purnawirawan Jenderal Desak KPU Diskualifikasi Prabowo-Gibran Karena Dugaan Kecurangan, Ada Bang Yos hingga Mantan Menag Fachrul Razi

Untuk itu, tiga aliansi relawan Ganjar-Mahfud akan menggelar demonstras di kawasan Patung Kuda, KPU hingga Bawaslu RI, besok, Senin 19 Februari 2024. 

Massa yang terdiri dari berbagai organisasi relawan itu akan menyuarakan penolakan atas hasil pilpres yang dinilai penuh kecurangan.

"Besok ke Patung Kuda, long march ke Bawaslu. Ini semua organ relawan silakan turun, silakan datang bawa pasukan anda kita geruduk Bawaslu," kata Komando Barisan Ganjar Pranowo (KOMBAS GP) Burhan Saidi dalam konpers di Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu 18 Februari 2024. 

Selain itu, para relawan mendesak Paslon 02 Prabowo-Gibran didiskualifikasi. Sebab Paslon 02 dinilai diuntungkan atas pemilu yang sarat kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. 

BACA JUGA:Permintaan Anies ke KPU: Serius Tangani Kecurangan Pemilu 2024 Agar Kualitas Demokrasi Lebih Baik

BACA JUGA:Ahli Spesialis Paru UI Erlina Burhan Dikukuhkan Jadi Profesor, Anies Baswedan dan Mahfud MD Hadir

Senada dengan hal itu, Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang, mengatakan kecurangan turut dirasakan oleh paslon 01 Anies-Muhaimin atau AMIN. Pihaknya pun menilai kecurangan dapat dilihat dari sikap selebrasi dini yang dilakukan Paslon 02 atas hasil quick count.

Untuk itu, para Relawan Ganjar ini menolak hasil pemilu karena diwarnai kecurangan. Sehingga, para relawan ini meminta agar KPU mendiskualifikasi Paslon 02 sudah melalui deklarasi sore ini. 

Namun, gerakan turun ke jalan diharapkan dapat membuat Bawaslu dan KPU merespons.

"Apabila penguasa tidak mengindahkan KPU atau Bawaslu tidak mengindahkan petisi kita ini, seperti yang saya sampaikan tadi ini adalah gerakan moral maka seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pergerakan," kata Haposan.

Sumber: