PM Palestina Mohammad Shtayyeh Menyerahkan Pengunduran Diri kepada Abbas atas 'Genosida' di Gaza

JAKARTA, DISWAY.ID - Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh telah mengumumkan pengunduran diri pemerintahannya, dan Presiden Mahmoud Abbas dikabarkan menerima pengunduran dirinya.

“ Presiden Mahmoud Abbas menerima pengunduran diri Shtayyeh,” kata sumber kepada Al-Araby Al-Jadeed.

Langkah Shtayyeh ini terjadi di tengah tekanan AS terhadap Otoritas Palestina untuk merancang struktur politik yang dapat mengatur negara Palestina setelah perang Gaza.

BACA JUGA:Detik-detik Tentara AU Amerika Bakar Diri Protes Serangan Israel ke Gaza: Free Palestine!

BACA JUGA:Zelensky Mengklaim, 31 Ribu Tentara Ukraina Tewas dalam Invasi Rusia

Mohammad Shtayyeh yang memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki, karena meningkatnya kekerasan di wilayah pendudukan dan perang di Gaza.

“ Keputusan untuk mengundurkan diri diambil mengingat eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat dan Yerusalem serta perang, genosida dan kelaparan di Jalur Gaza,” kata Shtayyeh, yang mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada hari Senin 26 Februari 2024.

“ Saya melihat tahap selanjutnya dan tantangan-tantangannya memerlukan pengaturan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan realitas baru di Gaza dan perlunya konsensus Palestina-Palestina berdasarkan persatuan Palestina dan perluasan kesatuan otoritas atas tanah Palestina,” kata Mohammad Shtayyeh kepada aljazeera.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam beberapa kesempatan menolak seruan kepada Otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Abbas untuk mengambil kendali negara Palestina dan memerintah Gaza.

BACA JUGA:Pemerintah Kerajaan Inggris Siap Dukung IKN Jadikan Ibu Kota Dunia untuk Semua

BACA JUGA:Brigade Al-Qassam Bunuh Perwira Tentara Israel Gunakan Senapan 'Ghoul' di Kota Gaza

Pekan lalu, anggota parlemen Israel mendukung penolakan Netanyahu terhadap pengakuan sepihak atas negara Palestina.

“ Knesset bersatu dalam mayoritas menentang upaya untuk memaksakan pembentukan negara Palestina kepada kami, yang tidak hanya gagal membawa perdamaian tetapi juga membahayakan negara Israel,” kata Netanyahu.

Namun Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam pemungutan suara tersebut dan menuduh Israel menyandera hak-hak warga Palestina akibat pendudukan wilayah Palestina.

Sumber: