Berkas Kasus Penggelapan Pajak PT BAPI Diserahkan ke Kejaksaan, Rugikan Negara Miliaran Rupiah

BACA JUGA:Kasus Kematian Kanker Anak Dipicu Terlambat Deteksi Dini, Leukemia dan Limfoma Terbanyak

Selain itu PT BAPI juga tidak melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dari hasil penyidikan, PT BAPI diduga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh korporasi merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

BACA JUGA:Gathan Terbukti Konsumsi Narkoba Saat Lakukan Penembakan, Kapolres Jakarta Timur: Diketahui dari Tes Urine

BACA JUGA:Hadir dengan Desain Retro Modern, Berapa Harga Yamaha Fazzio Baru dan Bekas Tahun 2024?

Cucu Supriatna selaku Kepala Kanwil DJP Banten menjelaskan bahwa Kanwil DJP Banten telah memenangkan sidang Praperadilan atas PT BAPI ini, sehingga kini kasusnya telah memasuki tahap PP-22 dan akan segera dilakukan sidang pokok perkara. 

Hal ini menunjukkan keseriusan Kanwil DJP Banten dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten. 

“Diharapkan hal ini akan memberikan peringatan serta memberikan efek jera bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN,” tambah Cucu Supriatna.

Sumber: