Korupsi Politik Dibalik Gurita Bisnis Bahlil Dikuliti Jatam, Laporan Telah Sampai ke KPK

JAKARTA, DISWAY.ID – Bisnis Bahlil Lahadalia semakin berkembang setelah menjabat sebagai Menteri Investasi dan diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM oleh Presiden Joko Widodo.

Kedekatan ini juga tak lepas dari dukungan Bahlil terhadap Jokowi saat Pemilu 2019 lalu, di mana menurut Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang, melalui PT Cendrawasih Hijau Lestari yang terafilidasi dengan perusahaan Bahlil memberikan sumbangan mencapai Rp 25 miliar.

Selain itu melalui PT Tribashra Sukses Abadi juga memberikan sumbangan dana kampanye pasangan Jokowi-Ma’ruf pada 2019 sebesar Rp 5.2 miliar.

BACA JUGA:Transjakarta Nonaktifkan Rute 13D Puri Beta 2 - Ragunan dan Rute 5D Ancol - Monas, Ini Alasannya

BACA JUGA:Ayah Teuku Ryan Bakal Hadir di Proses Sidang Perceraian Ria Ricis Usai Lebaran

Dari sinilah korupsi politik dibalik gurita bisnis Bahlil dikuliti Jatam, di mana bisnis Bahlil berawal dari PT Rifa Capital yang merupakan perusahaan induk dan menaungi sejumlah perusahaan, salah satunya adalah PT Bersama Papua Unggul. 

Sedangkan Melky Nahar selaku Koordinator menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan Bahlik ke KPK pada 19 Maret lalu atas dugaan gratifikasi, suap menyuap dan pemerasan saat melakukan podcast bersama Novel Bawesdan.

Bisnis Bahlil Lahadalia semakin berkembang setelah menjabat sebagai Menteri Investasi dan diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM oleh Presiden Joko Widodo.-jatam-

Menurut Jatam, Bahlil diketahui sebagai pengendali utama PT Bersama Papua Unggul, dengan kepemilikan saham mencapai 90 persen dan lini bisinis perusahaan ini salah satunya terkait sektor pertambangan, melalui PT Meta Mineral Pradana (MMP) yang merupakan perusahaan tambang nikel dengan dua izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. 

Saham PT MMP ini dimiliki oleh PT Bersama Papua Unggul sebanyak 90 persen dan PT Rifa Capital sebanyak 10 persen.

Kedekatan dan kekuasaan politik besar yang diberikan Jokowi kepada Bahlil, terus berkembang hingga menggurita.

BACA JUGA:Modus Jaringan Narkoba Internasional Edarkan Kokain Cair di Bongkar Kepolisian

BACA JUGA:Keluarkan Maklumat, Yusril Kumpulkan Tim Pembela Prabowo-Gibran Sore Ini Hadapi Gugatan Pilpres 2024

Jatam menjelaskan bahwa hal ini patut diduga tak terlepas dari praktik korupsi politik termasuk dalam konteks pencabutan izin-izin tambang, di mana Bahlil dianggap tebang pilih.

Bahkan Bahlil diduga mematok tarif terhadap sejumlah perusahaan sehingga izinnya bisa diaktifkan kembali.

Sumber: