Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendes PDTT Disetujui Naik Jadi 80 Persen

Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendes PDTT Disetujui Naik Jadi 80 Persen

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyatakan optimistis dengan melihat paparan mengenai kenaikan Reformasi Birokrasi Kemendes PDTT yang naik.-panrb-

BACA JUGA:FSGI Setuju Pramuka Tak Lagi Ekstrakurikuler Wajib, Ekskul Seharusnya Sukarela dan Tak Masuk Nilai Rapor

BACA JUGA:Cristiano Ronaldo Menggila, Cetak 3 Gol saat Al-Nassr Bantai Abha 8-0 Liga Pro Saudi

Pada tahun 2023, dari 13 IKU yang berhasil memenuhi target sebanyak 9 indikator, yaitu jumlah desa mandiri; nilai rata-rata indeks perkembangan 62 KPPN; jumlah BUMDesa berkembang; jumlah BUMDesa maju; jumlah BUMDesa bersama berkembang. 

Selanjutnya jumlah BUMDesa bersama maju; nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional; jumlah kabupaten daerah tertinggal; dan nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal.

Secara akumulasi, realisasi 2015-2023 sebesar 84.75 persen dengan penjabaran realisasi mengalami kenaikan dari 68.93 persen di tahun 2015 menjadi 96.21 persen di tahun 2019.

Pada 2020 dan 2021 realisasi mengalami sedikit penurunan menjadi 95.57 persen dan 95.41 persen.

Kinerja penyerapan kembali membaik di 2022 menjadi 96.46 persen dan menjadi 98.13 persen di tahun 2023.

Secara umum, kinerja penyerapan anggaran Kemendes PDTT konsisten membaik dan dalam tren meningkat.

BACA JUGA:Mobilitas Lebaran Dongkrak Pertumbuhan Perlindungan Kendaraan Zurich Syariah

BACA JUGA:FSGI: Tidak Diwajibkan Saja Sekolah Bingung Cari Pelatih Pramuka, Apalagi Diwajibkan

Sejumlah penghargaan yang berhasil diraih oleh Kemendes selama tahun 2023 yaitu predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

Peringkat 3 terbaik dalam pengelolaan utilitas BMN dari Kementerian Keuangan, katagori kementerian kluster 3 (penghargaan Reksa Bandha), predikat sangat baik dengan nilai 349 pada penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terpenuhinya 17 standar layanan pengadaan secara elektronik (Sertifikat 17) oleh LKPP,

Peringkat ke-5 terbaik dengan kualitas tertinggi (zona hijau) dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Peraihan nilai implementasi SPBE predikat sangat baik dengan nilai 3.87 dan Predikat Kementerian Informatif dari Komisi Informasi Publik

Turut hadir mendampingi Gus Halim, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Madjid, pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendes PDTT.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: