Soal Keputusan MA, Refly Harun Soroti Kebutuhan Aturan yang Jelas dalam Hukum
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun kritisi Putusan MA yang Cabut Syarat Pembatasan Usia untuk Pendaftaran Calon Peserta Pilkada -Fajar Ilman-
Diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024.
Sebab, MA memerintahkan RI mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
BACA JUGA:Tanggapi Putusan MA Minta Cabut Batasan Usia Cagub dan Cawagub, PDIP: Hukum Diakali Oleh Hukum!
Di mana, Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tahun 2020 soal syarat pencalonan kepala daerah berbunyi: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan pasangan calon.
Sementara melalui putusan MA diubah menjadi: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
