Masih Timbulkan Kebingungan, Komisi Informasi Pusat Desak Pemerintah Jelaskan Skema Program Tapera!

JAKARTA, DISWAY.ID - Program Tapera yang tercantum dalam PP No 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat masih menjadi sorotan. 

Program Tapera yang mewajibkan kepesertaan dari seluruh pekerja lintas sektoral dinilai sepihak dan menyengsarakan. 

BACA JUGA:Tolak Kebijakan Tapera, Ribuan Buruh Gelar Aksi Unjuk Rada Depan Istana

BACA JUGA:Salah Kaprah! Bukan Buat Cicilan Rumah, Tapera Ternyata Cuma Syarat Dapat Bunga Flat KPR 5 Persen

Untuk itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) mendesak pemerintah agar transparan dalam mensosialisasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Berdasarkan tinjauan KIP, proses komunikasi pemerintah soal Tapera masih menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran pekerja. 

“Seharusnya pemerintah menyampaikan pada publik apa yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya Tapera,” kata Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024.

Rospita menegaskan bahwa dalam pendalaman KIP, pemerintah belum memberi kejelasan itu pada publik secara jelas terutama soal skema keikutsertaan hingga penggunaan dana tersebut.

BACA JUGA:Ojol Menolak Diikutsertakan Program Tapera: Pendapatan Kami Tidak Menentu!

BACA JUGA:BPJS Ketenagakerjaan Beberkan Perbedaan MLT dan Tapera

Terlebih, program Tapera sejatinya sudah ada sejak lima tahun lalu dan masih menimbulkan masalah yang masih perlu disempurnakan.

“Berlaku untuk PNS (pegawai negeri sipil) namun tahun ini mulai berlaku untuk semua pihak. Tentu ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat karena seluruh pekerja diwajibkan untuk menjadi peserta,” ujar dia.

Rospita menyebut pemerintah semestinya melakukan sosialisasi soal Tapera secara masif lebih dulu. Kemudian menyampaikan dasar pertimbangan soal kebijakan tersebut.

BACA JUGA:Kriteria Pekerja yang Diwajibkan Tapera

Hal itu perlu dilakukan BP Tapera agar kebijakan ini dipahami seluruh laposan masyarakat terutama kelas pekerja lintas sektoral. 

“Sehingga diambil kebijakan yang masuk kategori pekerja diwajibkan mengikuti Tapera,” jelas dia

Sumber: