Penyesalan Menteri Basuki Soal Tapera, Diundur Setelah Terima Reaksi Negatif dari Publik

JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ,menyesalkan program Tapera yang dianggap buru-buru jika belum siap diterima masyarakat.

Hal ini diungkapkan Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat 7 Juni 2024, sebagai respon  penolakan para pekerja atau buruh mengenai program Tapera.

Basuki Hadimuljono sekaligus Ketua Komite BP Tapera menambahkan, bahwa pengimplementasian program ini tak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima masyarakat. 

BACA JUGA:Prabowo Soal Polemik Tapera: Kita Akan Pelajari dan Carikan Solusi Terbaik

BACA JUGA:Said Iqbal: Cabut Tapera dan UKT Mahal!

Apalagi setelah dihitung antara dana yang terkumpul, dengan implikasi sosial dalam bentuk kemarahan warga Indonesia tak sebanding.

Basuki Hadimuljono juga menyatakan penyesalannya, akibat ketidaksiapan program Tapera ini, dan mengatakan bahwa dirinya akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai penundaan implementasi Tapera.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian, kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027," ujar Basuki Hadimuljono.

Faktor mengapa akhirnya pemerintah memutuskan untuk memilih opsi mengundur kebijakan iuran Tapera hingga 2027 adalah untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat.

Selain itu, Basuki juga menyatakan bahwa Pemerintah sudah siap menerima masukan, misalnya dari DPR RI, apabila diminta agar program iuran Tapera diundur.

BACA JUGA:Said Iqbal: Jika Jokowi Tak Cabut Tapera, Partai Buruh Ancam Demo Besar-besaran Seluruh Indonesia!

BACA JUGA:KIP Sebut BP Tapera Bisa Dijerat Pidana Jika Akses Informasi Soal Program Tapera Dihambat

"Jadi kalau ada usulan, apalagi dari DPR misalnya minta untuk diundur, menurut saya sudah kontak dengan Bu Menkeu juga kita akan ikuti," Pungkas Basuki.

Langkah ini juga diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk menyosialisasikan manfaat dan mekanisme Tapera kepada masyarakat.

Sumber: