Anggota DPR RI Diberi Tenggat Waktu Kosongkan Rumah Dinas Hingga Akhir Oktober 2024

BACA JUGA:Motif Mahasiswi Untar Bunuh Diri Terindikasi Korban Bullying, Teman Hingga Kampus Diperiksa

BACA JUGA:Adik Prabowo Bicara Soal Program Makan Siang Gratis: Sudah Ada Sejak Tahun 2006 Lalu

Selanjutnya, anggota DPR periode sebelumnya yang masih menempati rumah jabatan diminta segera menyerahkan rumah tersebut.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkapkan alasan tak lagi menggunakan rumah dinas karena kondisinya saat ini sudah sangat parah. 

Ia mengatakan perbaikan terhadap hunian tersebut dinilai akan memakan biaya yang sangat tinggi. Hal ini menjadi dasar bagi Setjen DPR untuk mengembalikan seluruh aset negara tersebut kepada pemerintah.

"Secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya," kata dia.

BACA JUGA:Razman Nasution Laporkan Balik Nikita Mirzani: Saya Akan Hadapi!

BACA JUGA:Sudin LH Jakpus Angkut 624 Ton Sampah dari Kawasan Monas Pasca HUT ke-79 TNI

Ia mengatakan saat ini, Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi DPR RI tengah mengidentifikasi harga sewa rumah di sekitar Senayan, Semanggi, Kebayoran, dan beberapa titik wilayah di Jabodetabek.

Hasil identifikasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan tunjangan pengganti rumah dinas kepada anggota DPR periode baru.

Nantinya, kata Indra, tunjangan perumahan tersebut akan dimasukkan dalam komponen gaji masing-masing anggota DPR setiap bulannya.

BACA JUGA:Polisi Benarkan 7 Remaja Tewas Tenggelam di Kali Bekasi Sempat Tenggak Miras

BACA JUGA:Oknum Guru SMKN 56 Jakarta Diduga Lecehkan 15 Siswi, Kepsek: Sudah Dibebastugaskan

"Di beberapa tempat titik di Jabotabek itu sebenarnya tingkat (harga sewa rumahnya) idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimum mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis,” kata Indra.

Indra menjelaskan berdasarkan riset awal hunian di sekitar kompleks Parlemen, kisaran tunjangan yang akan diberikan kisarannya Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan.

Sumber: