69 WNI Terlibat Judi Online dan Cyber Scamming Dipulangkan dari Filipina Hasil Penggerebekan oleh PAOCC di Cebu
Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Khrisna Murti menjelaskan, pemulangan puluhan WNI itu dilakukan secara bertahap, di mana tahap pertama dijadwalkan pada 22-23 Oktober 2024.-Candra Pratama-
BACA JUGA:Kapolri Beri Sinyal Positif, Kombes Ahrie Sonta Bakal Jadi Ajudan Presiden Prabowo
Penutupan perusahaan yang selama ini beroperasi di Filipina tersebut diperkirakan akan berdampak pada lebih dari 4.179 WNI yang bekerja di industri perjudian online, baik legal maupun ilegal.
Kendati demikian, Divhubinter Polri bersama dengan kepolisian Manila melakukan identifikasi terhadap WNI yang terdampak.
Kemudian dilakukan juga koordinasi dengan Philippines National Police (PNP), National Bureau of Investigation (NBI), dan Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) untuk memastikan keselamatan WNI agar proses hukumnya dapat dipermudah.
BACA JUGA:Chelsea Bekukan Transfer Josh Acheampong di Tengah Minat Real Madrid dan Liverpool
BACA JUGA:Zelenskyi Ketar-ketir Korea Utara Segera Kirim Ribuan Pasukan Bantu Rusia
"Kami juga mendampingi proses pendataan biometrik para korban bersama otoritas imigrasi Filipina, serta memastikan verifikasi identitas para korban sebagai WNI yang sah," urainya.
Adapun, WNI yang sudah tiba lebih dulu di Indonesia, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Polresta Bandara Soekarno Hatta.
Dalam pemeriksaan itu, polisi akan mencari tahu dalang dari pengiriman para WNI serta modus yang ditawarkannya.
BACA JUGA:KPK Periksa 4 Saksi Terkait Korupsi Pengadaan Barang-Jasa di Pemkab Situbondo
"Nanti kami akan melakukan pendalaman bersama pihak kepolisian. Mereka ini berangkat secara sadar ke perusahaan Filipina itu," kata Krishna.
"Nanti mereka akan menjadi saksi sebagai upaya pendalaman kasus itu. Kalau ada tersangka akan dilakukan proses hukum oleh Polres Bandara, ada penegakan hukum," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Ferdinand Marcos Jr. dalam pidatonya pada 22 Juli 2024 secara tegas melarang seluruh operasi POGO.
"Semua operasi POGO harus dihentikan, dan seluruh perusahaan yang terlibat harus keluar dari Filipina sebelum akhir tahun ini," ungkap Marcos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
