Perjanjian Ekslusivitas Hambat Perkembangan Otomotif Dalam Negeri, KPPU Turun Tangan

JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Amando menegaskan, pihaknya akan menelaah lebih lanjut terkait aturan yang dianggap menimbulkan oligopoli pada industri otomotif Tanah Air.

Hal tersebut karena berkembangnya fenomena adanya perjanjian eksklusivitas yang diterapkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). 

Sedangkan dalam terus meningkatkan perkembangan pasar otomotif, diperlukan persaingan yang sehat dan ini mustahil jika adanya perjanjian eksklusivitas tersebut.

BACA JUGA:DPRD Kota Bekasi Cari Solusi Untuk Lahan Pembangunan Sekolah di Kota Bekasi

BACA JUGA:Keluarga Masih Bercanda Beberapa Jam Sebelum Peristiwa Pilu Anak Bunuh Ayah dan Nenek

“KPPU akan sangat terburu-buru kalau mengatakan ini salah, ini benar, tanpa melihat isi di dalam perjanjiannya itu seperti apa. Kita harus lihat dulu perjanjiannya,” ujar Aru Amando.

Sementara itu Tauhid Ahmad yang merupakan Direktur Eksekutif INDEF mengatakan, bahwa peran KPPU sangat penting dalam menjaga iklim industri yang sehat dan kompetitif. 

Menurutnya, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mendobrak praktik oligopoli yang saat ini menghambat perkembangan pemain baru dalam industri otomotif.  

"Supaya kompetitif, pertama agar investasi di sektor otomotif jauh lebih banyak, pabrikan lebih banyak. Hambatan-hambatan untuk investasi di bidang otomotif harus diperluas,” ujar Tauhid.

BACA JUGA:Muhammadiyah Sebut Tak Perlu Ada Pengganti Gus Miftah Sebagai Utusan Khusus Presiden

BACA JUGA:Harga dan Cara Beli Tiket Big Bang Festival 2024 di JIExpo Kemayoran, Dijual Mulai Rp15 Ribu

Hal senada diungkapkan Dosen FEB Universitas Indonesia, Mone Stepanus. 

Menurutnya, dampak perjanjian eksklusivitas bagi pasar dan industri secara keseluruhan. 

Salah satu risiko terbesarnya adalah tertutupnya peluang investasi baru. 

Sumber: