PDIP Sebut Kasus Hasto Bermuatan Politis, Habiburokhman: Sampai Kiamat Gak Selesai Berdebat

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan perdebatan soal status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kasus Harun Masiku tak akan berhenti.

Menurutnya, kasus itu menjadi subjektif apabila tiap pihak menyampaikan sudut pandangnya masing-masing. 

BACA JUGA:Nasib Hasto di Tangan Connie Rahakundini Bakrie: Bom Waktu Siap Meledak!

BACA JUGA:Connie Rahakundini Bakrie Amankan Dokumen Penting dari Hasto di Rusia, Singgung Kakak Beradik dan Airlangga di Tahun Baru

"Kalau soal ini politik enggak politik, itu sampai kiamat kita enggak akan selesai berdebat. Pasti akan sangat subjektif. Orang yang keinjak akan teriak, orang yang enggak keinjek, ya, akan diam saja. Itulah dunia kita saat ini," kata Habiburokhman di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2024.

Ia mempersilahkan agar KPK bekerja. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk membuktikan kasus yang menjerat Hasto itu.

"Tapi kalau aturan ditegakkan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama sama ada buktinya," tuturnya.

"Soal Harun Masiku dan sebagainya, silakan saja KPK memproses. Kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya. Tapi kita hormati haknya Pak Hasto untuk melakukan pembelaan diri. Kita berikan hak seluas-luasnya," tutupnya.

BACA JUGA:Eks Penyidik KPK Novel Baswedan Sebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sudah Lama Diincar

BACA JUGA:Jadi Tersangka KPK, Hasto Singgung Kekuasaan yang Otoriter Menindas Rakyatnya: Harus Dihentikan!

Sebelumnya, Juru bicara PDIP, Chico Hakim buka suara soal KPK yang menetapkan Sekjen PDIP Hasto Krisdiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku.

Chico menuding adanya politisasi hukum dalam kasus ini. Selain itu, dia juga menduga adanya upaya untuk menenggelamkan PDIP.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dikonfirmasi, Selasa, 24 Desember 2024. 

Ia menjelaskan bukti dari adanya politisasi hukum ini terlihat ketika adanya ancaman sprindik, beberapa ketua umum menyerah dan mengikuti arus.

Sumber: