Pemasangan Pagar Laut Secara Swadaya Tidak Berdasar, Ombudsman Banten: Kami Sudah Diskusi Dengan Ahli Perikanan dan Kelautan

TANGERANG, DISWAY.ID - Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi mengatakan, munculnya kelompok masyarakat yang mengaku memasang pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, dilakukan secara swadaya dinilai tidak berdasar.

Apalagi katanya kelompok tersebut mengklaim adanya pagar laut sebagai langkah mengantisipasi abrasi serta tambahan penghasilan bagi nelayan, itu tidak logis.

Hal tersebut disampaikan Fadli berdasarkan hasil diskusi pihaknya dengan ahli perikanan dan kelautan.

BACA JUGA:Kebakaran di Glodok Plaza, 21 Unit dan 105 Personel ke TKP

BACA JUGA:Benarkah Konsumsi Susu Bisa Bikin Kegemukan? Ini Penjelasan Ahli Gizi

"Berdasarkan informasi termasuk dari ahli Perikanan dan Kelautan tidak logis juga atas alasan yang disampaikan tadi," ujarnya kepada awak media, Rabu, 15 Januari 2025.

"Kita bisa lihat sendiri, apa iya pendapatan meningkat, tangkapan nambah, ada kerang, ada cumi, ada segala macam. Kayaknya itu tidak mungkin," sambungnya dengan tegas.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDKP) KKP Halid Jusuf mengatakan, usai melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut, pihaknya juga mendalami adanya kerusakan ekosistem laut tersebut.

BACA JUGA:Buktikan Manfaat 2 Kali Bersihkan Kulit Wajah, Bye Bye Kusam Berjerawat

BACA JUGA:5 Ide Kegiatan Isra Miraj 2025 di Sekolah dan Pesantren, Auto Nambah Ilmu

"Maka bukan tidak mungkin itu akan lari ke proses pidana, jadi kami hadir untuk melakukan penegakan hukum siapapun yang melaksanakan kegiatan itu, dengan adanya polemik berkepanjangan ini pasti akan muncul siapa yang bertanggungjawab," jelasnya.

Halid mengungkapkan, pihaknya juga bekerjasama dengan instansi lain untuk mencari pelaku pemagaran laut tersebut.

Pasalnya, meski ada kelompok masyarakat yang mengaku memasang bambu-bambu tersebut, namun hal itu belum bisa dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA:Kapolri Ingin Kembangkan Direktorat PPA-PPO hingga Polda-Polres, Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak

Sumber: