KPK Buka Suara Soal Kepemilikan Paspor Guinea-Bissau Milik Paulus Tannos

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto--
JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal kepemilikan paspor Guinea-Bissau milik buron Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, bahwa ada beberapa cara yang dilakukan tersangka untuk merintangi proses hukum yang disangkakan kepadanya.
BACA JUGA:Jejak Buronan Kasus Korupsi Paulus Tannos, Ditangkap di Singapura dan Proses Diektradisi
BACA JUGA:Kemenhum Masih Lengkapi Dokumen untuk Ekstradisi Paulus Tannos
"Secara alamiah, tersangka akan berusaha merintangi proses yang dikenakan kepadanya. Kalau terkait perintangan penyidikan atau tidak, itu nanti penyidik yang bisa menilai," ujar Tessa pada Kamis, 30 Januari 2025.
"Hal-hal apa saja yang memang dianggap dilakukan oleh yang bersangkutan untuk merintangi penyidikan yang sedang berjalan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Tessa menjelaskan saat ini fokus KPK adalah mencari alat bukti yang cukup dalam pemenuhan unsur perkara pidana tersangka kasus e-KTP tersebut.
BACA JUGA:Kemenkum Tegaskan Paulus Tannos Masih Warga Negara Indonesia
BACA JUGA:Ekstradisi Paulus Tannos Buronan KPK Melalui Kolaborasi Lintas Institusi
"Tapi kembali lagi, fokus penyidikan yang dilakukan penyidik saat ini adalah untuk pemenuhan unsur perkara pidana tersangka inisial PT dan MSH," jelas Tessa.
Lebih lanjut, kata Tessa, Paulus ditangkap oleh otoritas Singapura. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ekstradisi Paulus.
"Ya karena ini merupakan lintas negara, tentunya ada tata cara dan aturan yang perlu dijalani," pungkasnya.
Sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap otoritas Singapura setelah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2021 silam.
Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP oleh KPK pada 2019.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: