Satgas Cakra Buana PDIP Berbaris di Depan Gedung KPK Kawal Pemeriksaan Hasto Kristiyanto

JAKARTA, DISWAY.ID – Pada Kamis, 20 Februari 2025, suasana di sekitar Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta terlihat cukup berbeda.

Puluhan anggota Satuan Tugas (Satgas) Cakra Buana PDIP berjajar rapi di depan gedung, siap mengawal Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

Pantauan disway.id, para Satgas Cakra Buana yang mengenakan seragam khas mereka terlihat tak hanya berjaga, tetapi juga berinteraksi dengan sejumlah anggota kepolisian.

BACA JUGA:Gedung Merah Putih KPK Dikepung Kader PDIP Buntut Pemeriksaan Hasto Kristiyanto

Ribka Tjiptaning, salah satu tokoh PDIP, turut hadir untuk memberikan dukungan kepada Hasto dalam proses hukum yang dihadapinya.

Meski puluhan Satgas terlihat berjajar, lalu lintas di sekitar Gedung KPK tetap lancar tanpa ada gangguan berarti.

Pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto tetap dilanjutkan sesuai dengan jadwal, di mana ia berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

BACA JUGA:Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, memastikan bahwa pemeriksaan terhadap Hasto tetap dilaksanakan pada hari itu. "Tetap terjadwal (pemeriksaan Hasto Kamis)," ungkapnya kepada wartawan.

Hasto bersama advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada akhir 2024, terkait dugaan suap untuk mengatur PAW DPR RI.

Selain Harun Masiku, Hasto juga disebut-sebut mengurus PAW untuk anggota DPR dari Kalimantan Barat 1, Maria Lestari.

BACA JUGA:Hari Ini Hasto Diperiksa KPK Sebagai Tersangka, Bakal Ditahan?

Upaya Hasto untuk membatalkan status tersangkanya melalui permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun berujung pada penolakan hakim.

Meskipun begitu, Hasto kembali mengajukan dua permohonan Praperadilan pada 17 Februari 2025.

Sumber: