Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Minta Petugas SMK PGRI 11 yang Urusi Soal PIP Diganti

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Minta Petugas SMK PGRI 11 yang Urusi Soal PIP Diganti

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto meminta petugas SMK PGRI 11, Ciledug, Kota Tangerang, diganti-Disway.id/Candra Pratama-

TANGERANG, DISWAY.ID -- Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto meminta petugas SMK PGRI 11, Ciledug, Kota Tangerang, diganti.

Gegara sekolah tersebut digeruduk alumni soal dugaan penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP).

BACA JUGA:Dana PIP Diduga Digelapkan, SMK PGRI 11 Ciledug Tangerang Digeruduk Alumni

BACA JUGA:SELAMAT! Siswa Penerima Dana Bansos PIP 2025 Termin 1 Berhak Dapat Saldo Rp1.000.000, Cek NIK KTP dan NISN!

Pernyataan itu dilontarkan Turidi, usai dirinya bersama DPRD Provinsi Banten, Suharno melakukan audiensi terhadap pihak SMK PGRI 11, Ciledug, Kota Tangerang, pada Rabu, 26 Februari 2025.

"Kaitan dengan pendataan PIP di sekolah SMK 11 PGRI ini, saya kira operator atau yang ngatur itu kalau perlu diganti," ujarnya kepada awak media, Selasa.

Turidi pun menjelaskan mengapa operator tersebut harus diganti. Pasalnya, petugas yang menangani PIP di sekolah itu tidak begitu kompeten (gaptek) soal urusan database.

"Beliau (operator PIP di SMK PGRI 11 Ciledug), mempunyai database tahun 2024 adalah sekitar 300an, sementara base datanya adalah 570. Ke depannya, ya ini ganti aja orangnya karena ini polemiknya akan luar biasa kalau ini tetap dipertahankan," tuturnya.

BACA JUGA:Dana PIP Rawan Dicuri! Sekolah Wajib Umumkan Nama Siswa Penerima: Laporkan Penyelewengan!

Tak hanya itu, Turidi juga turut menanggapi soal kekisruhan antara alumni dan pihak sekolah yang videonya  viral di sosial media. Bahkan, sempat terjadi adu mulut di depan sekolah tersebut.

Menurut Turidi, peristiwa itu merpakan bagian dari proses miskomunikasi antara pihak sekolah dengan database yang ada. Sehingga, para alumni itu menduga bahwa pihak sekolah melakukan penggelapan dana PIP.

"Saya kira karena lalainya operator sekolah dan mekanismenya tidak update data-data yang mendapatkan ini, dan database mereka hanya berpegangan database yang mereka ajukan Sebanyak 300 di tahun 2024," jelasnya.

"Padahal ternyata pada saat ditelisik di tahun 2018, 2019, 2020, 2021 juga banyak yang mendapatkan, dan rata-rata hampir di atas 400 saya cek di sini. Ini kan luar biasa sebetulnya," sambung Turidi.

BACA JUGA:Link dan Cara Cek Pencairan Saldo Dana PIP Kemendikbud Februari 2025, Pastikan NIK hingga NISN Terdaftar

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads