Benarkah Menteri Brian Janji Penuhi Tuntutan Tukin For All Dosen ASN Kemendiktisaintek For All?

Para dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berharap tunjangan kinerja (tukin) segera dicairkan.--Annisa Zahro
JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto disebut mengabulkan permintaan para dosen yang menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin) untuk semua dosen.
Hal ini disampaikan pada audiensi antara Brian dengan Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, 11 Maret 2025.
"Hasilnya adalah ada suatu janji, harapan yang kami yakin tak akan sia-sia, yaitu tukin dosen akan dibayarkan," kata perwakilan ADAKSI Esther Sanda Manapa, ditemui di Jakarta, 11 Maret 2025.
BACA JUGA:Secercah Harapan Dosen ASN, Semoga Tukin Segera Cair Bareng THR
Dosen Universitas Hasanuddin Makassar tersebut menyebut bahwa anggaran Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan akan dibayarkan untuk semua dosen.
Hal ini berbeda dengan skema sebelumnya, yakni hanya untuk dosen di perguruan tinggi satuan kerja (satker), BLU belum remunerasi, dan dosen di bawah LLDikti.
"Yang akan dibayarkan tidak ada lagi seperti kemarin, semua tukin for all, seluruh. Artinya, seluruh dosen dengan anggaran ditujukan mulai dari 2025 akan dibayarkan, diperhitungkan dari Januari dulu. Itu adalah janji langkah pertama," paparnya.
Kemudian untuk tukin di tahun-tahun sebelumnya akan diusahakan untuk bisa dibayarkan, meski pada pemerintahan sebelumnya tidak dianggarkan.
BACA JUGA:Didatangi Aliansi Dosen, Mendiktisaintek Percepat Pencairan Tukin: Target Agustus
"Dan yang kemarin juga mengenai rapelan, itu akan ada usaha untuk ke arah sana (dicairkan). Jadi kita fokus bahwa akan dibayarkan tukin dosen sejak Januari 2025 tahun ini," tuturnya.
Sementara itu, perwakilan ADAKSI Jamil Baranbani menambahkan, pencairan mendatang akan sesuai dengan kesepakatan Banggar dan Kementerian Keuangan.
"Sesuai kesepakatan yang dengan Kementerian Keuangan, jumlah totalnya itu Rp2,5 triliun. Tapi beliau baru mengatakan kita akan berusaha untuk bisa menambah itu," kata Jamil pada kesempatan yang sama.
BACA JUGA:Skema Tukin Dosen ASN Tak Adil, Mahasiswa Terancam Hadapi Kenaikan UKT!
Jamil memahami proses administrasi yang harus ditempuh di pemerintahan sehingga harus melalui masa yang panjang.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: