Jaga Korps Adhyaksa Trengginas Sikat Koruptor, Pengamat Hukum: Kejaksaan Harus Steril dari Kepentingan Politik

JAKARTA, DISWAY.ID - Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan mengaku mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Komitmen yang ditunjukkan oleh Kejagung, menurutnya, harus terus didukung karena mampu menekan dan mencegah praktik korupsi yang semakin merajalela.

Pengamat Hukum dari Universitas Nasional (Unas) ini mengaku sempat khawatir dengan isu dalam pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan memereteli kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

BACA JUGA:Pengacara Bantah Kabar Perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana Pengalihan Isu Korupsi: Fitnah yang Tidak Memiliki Dasar

BACA JUGA:RS Mitra Keluarga Cibubur Angkat Bicara Atas Pernyataan Andre Rosiade Terkait Anggota Timnas Indonesia Pura-pura Cidera

"Harusnya fungsi penyidikan harus diperkuat khususnya kejaksaan yang sudah setel dan permanen," ujar Ismail di Jakarta, Kamis 27 Maret 2025.

Dia berharap dengan tidak dipretelinya kewenangan penyidikan tersebut harus dijawab dengan kinerja yang semakin moncer.

Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan jangan ada intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.

"Kejaksaan atau Jaksa Agung harus bersih dan tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang lain," kata Ismail.

BACA JUGA:KPK Sita Uang saat Penggeledahan Rumah Djan Faridz soal Kasus Harun Masiku

BACA JUGA:Klasemen Liga Spanyol usai Barcelona Bekuk Osasuna 3-0, Blaugrana Tinggalkan Real Madrid 3 Poin

Ismail mengatakan Kejaksaan itu harus steril. Sebab, rakyat akan marah ketika ada kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha besar diistimewakan.

Misalnya proses hukum diperlambat atau bahkan dihentikan, karena adanya kepentingan politik atau kekuasaan yang melindungi.

"Harus dibuktikan bahwa kejaksaan bukanlah alat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Kejaksaan juga mesti steril dari praktik politik sandera yang dapat merusak institusi penegak hukum," terangnya.

Sumber: