Kondisi Keuangan Masyarakat RI 'Tercekik' Demi Kebutuhan, Kelas Menengah Paling Terpukul

Selain itu, Non-Performing Loan (NPL) rumah tangga juga meningkat dari 1,99 persen menjadi 2,33 persen dalam setahun. Yang paling mengkhawatirkan, NPL Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melonjak menjadi 3,07 persen. Ini bukan sekadar angka.

“Ini adalah tanda bahwa masyarakat kelas menengah mulai kesulitan menjaga kepemilikan aset paling mendasarnya, rumah. Ketika rumah pun terancam karena cicilan yang tak terbayar, maka ekonomi rakyat benar-benar sedang berada di ambang krisis martabat,” jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway, Sabtu, 5 Juli 2025.

BACA JUGA:Pastikan Nomor WA Kamu Terkonfirmasi Penerima Uang Rp1 Juta Gratis Dana Masuk, Syarat Klaim Mudah

BACA JUGA: Punya 3 Cabang, AgenBRILink Ini Sukses Bantu Petani Dapatkan Akses Layanan Keuangan

Lebih lanjut, Achmad juga menambahkan bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami tekanan dari dua sisi sekaligus, yaitu dari sisi produksi dan dari sisi konsumsi. 

Dari sisi produksi, banyak sektor usaha, khususnya UMKM dan industri padat karya, mengalami penurunan permintaan. 

Sementara dari sisi konsumsi, rumah tangga menghadapi inflasi kebutuhan pokok, kenaikan biaya pendidikan dan transportasi, namun pendapatan stagnan. 

“Sementara itu, ketidakpastian kerja akibat PHK atau kontrak yang tidak diperpanjang membuat masyarakat tidak berani berutang lebih jauh. Sebagian besar masyarakat bahkan harus menggunakan tabungan untuk bertahan, dan ketika tabungan habis, utang pun menumpuk,” pungkas Achmad.

BACA JUGA:Terus Tumbuh dan Naik Kelas Karena BRI, UMKM Teh Asal Bogor Sukses Tembus Rantai Pasok Global

BACA JUGA:Setya Novanto Dapat 'Diskon' Penjara dari MA, Jalan Politik Kembali ke Golkar Terbuka?

Menurut Achmad, inilah bom waktu yang sedang berdetak. Ketika pendapatan menyusut dan utang bertambah, maka kemampuan bayar akan jatuh. Ketika banyak yang jatuh bersamaan, sistem perbankan mulai goyah.

Pemerintah Harus Proaktif

Untuk mengatasi hal ini, Achmad menilai bahwa dibutuhkan keberanian pemerintah dan dunia perbankan untuk bertindak lebih proaktif dan berpihak. 

Menurutnya juga, Pemerintah harus hadir bukan sebagai komentator, tetapi sebagai penjamin kepercayaan.

“Subsidi bunga untuk kredit mikro harus digulirkan kembali, khususnya untuk sektor produktif rakyat. Bantuan sosial perlu dihubungkan dengan perlindungan utang rumah tangga, agar keluarga tidak tergelincir menjadi miskin permanen hanya karena gagal membayar cicilan,” jelas Achmad.

BACA JUGA:Jelang Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden, Luciano Guaycochea Ingin Raih Poin Penuh di Jalak Harupat

Sumber: