Puan Maharani: Rakyat Menilai dari Hasil, Bukan Gaya Kepemimpinan

JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan evaluasi tahun pertama kinerja DPR periode 2024–2029, dan menegaskan pentingnya sinergi DPR dan pemerintah dalam menghadapi tantangan nasional maupun global.

"Pembukaan masa sidang ini menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR RI Periode 2024–2029. Sepanjang masa sidang tahun pertama, kita dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar dan tantangan strategis yang akan menentukan arah dan kualitas pembangunan Indonesia ke depan," papar Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, serta anggota dewan.

BACA JUGA:ICW Desak KPK untuk Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Gas Air Mata

BACA JUGA:Presiden ke-2 RI Soeharto dapat Gelar Kehormatan, Fadli Zon Ungkap Prosesnya!

Puan menyoroti bahwa pembangunan nasional tak bisa dilakukan dengan cara instan dan memerlukan pendekatan jangka panjang yang konsisten. 

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan negara harus berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Pembangunan bukanlah proses yang instan; Tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika. Pembangunan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan," katanya.

Lebih lanjut, ia menyambut arah pembangunan nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan bahwa DPR akan mengawal pelaksanaannya sesuai koridor hukum dan konstitusi.

"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden," terangnya.

BACA JUGA:Puan Soroti Pengangkatan Wamen Jadi Komisaris di Tengah Wacana Penghapusan

BACA JUGA:Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Puan: Itu Prerogatif Ketua Umum

Di bidang legislasi, Puan menjelaskan capaian DPR selama tahun pertama, yakni menyelesaikan pembahasan 14 RUU bersama Pemerintah, dan saat ini tengah memfokuskan pembahasan terhadap 11 RUU dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.

Terkait fungsi pengawasan, ia mengungkapkan bahwa DPR menerima lebih dari 5.600 laporan masyarakat selama setahun terakhir. 

Sumber: