Gagas Pooling Fund Bencana, BNPB Dorong Inovasi Pendanaan untuk Resiliensi Nasional

JAKARTA, DISWAY.ID – Indonesia terus mematangkan strategi pendanaan inovatif untuk menghadapi risiko bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu meluncurkan gagasan Pooling Fund Bencana dalam Seminar Inovasi Pendanaan Bencana, Rabu (10/9/2025).

Acara ini menjadi pembuka The 4th Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

BACA JUGA:Aturan Baru TKDN Resmi Berlaku: Sertifikasi Lebih Mudah, Investor Asing Dapat Bonus 25 Persen!

BACA JUGA:Target Pertumbuhan 8 Persen, Menkop Ferry: Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Rakyat

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa mekanisme ini bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan fundamental untuk menjawab ketidakpastian bencana.

“Pooling Fund Bencana berpeluang besar berkembang. Kita harus berfokus bagaimana inovasi ini digunakan untuk kebutuhan primer, bukan sekadar keuntungan,” ujar Raditya, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri (in silo). Karena itu, pola investasi berbasis resiliensi terus disiapkan agar dana yang terkumpul mampu mengurangi risiko bencana jangka panjang.

Tidak Mengurangi Anggaran Bencana

Sementara itu, Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kemenkeu, Suska, menegaskan bahwa Pooling Fund Bencana tidak akan memangkas alokasi anggaran penanggulangan bencana yang sudah ada.

“Harapannya, diskusi lintas stakeholder ini bisa merumuskan mekanisme terbaik agar Pooling Fund Bencana bisa berjalan optimal,” jelas Suska.

BACA JUGA:Ekonomi RI Tumbuh 5,12 Persen, Tapi Aliansi Ekonom Ingatkan 7 Desakan Darurat

BACA JUGA:Aset Bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto RP 510 Miliar Disita Kejagung

Ia juga menambahkan, saat ini mekanisme partisipasi pemerintah daerah masih dalam tahap penyusunan.

Seminar yang dihadiri lebih dari 650 peserta secara luring maupun daring ini melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, NGO, INGO, akademisi, praktisi kebencanaan, hingga sektor swasta.

Sumber: