Heboh IKN Disebut 'KOTA HANTU' oleh Media Asing, DPR Dorong OIKN Laporkan Progres

JAKARTA, DISWAY.ID — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menanggapi laporan media asing dari Inggris The Guardian yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai ghost city atau kota hantu.

Ia meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk lebih proaktif menyampaikan perkembangan proyek pembangunan IKN secara terbuka kepada publik.

“Kota hantu itu maknanya peyoratif, seolah masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif dan pelaporan rutin kepada publik,” ujar Khozin kepada wartawan, Senin (3/11/2025).

BACA JUGA:Paulus Tannos Gugat KPK! Buronan E-KTP Uji Sahnya Penangkapan di PN Jaksel

Khozin menilai kritik dari media asing justru bisa dijadikan momentum untuk introspeksi.

Ia menyebut salah satu tantangan terbesar OIKN saat ini bukan semata pada pembangunan fisik, melainkan tata kelola komunikasi publik yang masih perlu dibenahi.

“Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah komunikasi publik OIKN. Ini penting agar publik, baik di dalam maupun luar negeri, memahami progres pembangunan yang sebenarnya,” jelas legislator asal Jawa Timur IV itu.

Menurutnya, pasca terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah yang menegaskan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia, seharusnya menjadi pemacu semangat bagi OIKN.

“Pesan politik dari Perpres itu jelas: pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen pada pembangunan dan masa depan IKN. Ini harus jadi trigger untuk mempercepat kinerja OIKN,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.

BACA JUGA:Ledakan Rumor TRANSFER Maung Bandung! Ole Romeny Ikut Joey Pelupessy, Persib Jadi Magnet Pemain Diaspora Timnas

OIKN Diminta Kawal Target IKN Sebagai Ibu Kota Politik 2028

Khozin menambahkan, Perpres tersebut juga menjadi dasar peta jalan pembangunan menuju target IKN sebagai Ibu Kota Politik tahun 2028.

Oleh karena itu, OIKN diminta serius mengawal setiap tahapan pembangunan—termasuk memperkuat citra publik.

"Target itu harus dikawal optimal dari berbagai aspek, termasuk urusan komunikasi publik,” kata Khozin.

Sumber: