Tokoh Pemuda Apresiasi Prabowo yang Tanggung Jawab soal Whoosh: Bukti Pemimpin Kuat!

JAKARTA, DISWAY.ID - Sejumlah apresiasi datang silih berganti atas sikap Presiden Prabowo Subianto yang siap bertanggung jawab atas proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Apresiasi itu juga dialamatkan tokoh pemuda Sandri Rumanama. 

BACA JUGA:Live Performance D'Masiv Japan Tour Kini Hadir Eksklusif di Langit Musik

BACA JUGA:Rosan Bilang Keputusan Solusi Utang Whoosh Belum Final, Masih Negosiasi dengan China

Direktur haidar alwi Institut ini memberikan apresiasi penuh atas sikap presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara.

Presiden sebelumnya menegaskan bahwa proyek KCIC akan menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.

“...saya sudah katakan, Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu. Dan kita kuat,” ujar Presiden Prabowo Subianto usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa, 4 November 2025.

Sandri Rumanama menyampaikan, "Pernyataan presiden soal woosh menunjukan sikap kepemimpinan & krakteristik yang kuat. Seorang pemimpin harus berani mengambil resiko atas semua persoalan yang ada, kamk bukan hanha salut tali bangga dan memberi apresiasi setinggi tingginya ke pak presiden."

Wakil ketua umum Pengurus Besar Serikat Mahaiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) ini mengajak semua komponen masyarakat agar dapat memahami pernyataan Presiden sebagai bentuk tanggung jawab kepala negara dalam menjaga kehormatan negara di mata dunia internasional.

BACA JUGA:Semringah! 23 Tahun Berlalu, Mbak Tutut dan Hary Tanoe Capai Kesepakatan Soal TPI

BACA JUGA:Prabowo Ingin Proyek Kereta Cepat Diperpanjang hingga Banyuwangi

"Ini persoalan harga diri bangsa ini, menjadi tanggungjawab bersama dan harus kita pahami pernyataan Presiden menunjukan sikap kenegaraan beliau menjaga martabat bangsa ini dimata dunia internasional," tambah Sandri. 

Sandri menjelaskan KCIC merupakan kontrak kerja sama bilateral antara negara yang mengharuskan penyelesaian persoalan ini bukan hanya kepada pihak yang mengelola. Namun, negara harus bersikap atas persoalan ini.

"Ini menegaskan sikap Presiden sudah benar, sebab jika skema business to business (B2B) harus saling menghormati karena menyangkut reputasi Indonesia dalam kontrak investasi internasional, jangan karena persoalan ini kita kehilangan kepercayaan dan investasi di negara negara mitra kita."

Sumber: