Proyek Geospasial Harus Digarap Hati-hati, Gerindra: Server Harus di Dalam Negeri!

JAKARTA, DISWAY.ID - Partai Gerindra mengingatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk berhati-hati dalam memutuskan siapa pemenang tender penyediaan data dasar geospasial (basic geospatial data) dan peta dasar (base maps) wilayah urban dan non-urban seluruh Indonesia.

Partai berlambang kepala burung garuda ini juga mengingatkan BIG agar dalam proyek penyediaan tersebut keberadaan server harus di dalam negeri.

BACA JUGA:Hadir di GJAW 2025, Daihatsu Ungkap Keunggulan Rocky Hybrid

BACA JUGA:Pakar Hukum Nilai Putusan MK Soal Larangan Polisi Jabat Posisi Sipil Langkah Tepat

Mengingat, proyek tersebut bukan hanya proyek infrastruktur data, melainkan proyek peradaban. 

Ketika seluruh permukaan bumi Indonesia dipetakan ulang dalam skala besar, maka untuk pertama kalinya negara ini akan memiliki peta dasar nasional digital yang presisi. Dari mulai potensi sumber daya alam, batas wilayah, hingga fasilitas militer. 

“BIG mesti hati-hati. Saya yakin percaya kepada BIG akan sangat hati-hati (penentuan pemenang tender, red),” papar politisi Partai Gerindra Rohkmat Ardiyan, di Jakarta, Jumat, 21 November 2025.

Anggota Komisi XII DPR RI Ini menyampaikan, BIG mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial.

 “BIG ini penting untuk mengetahui batas-batas negara, provinsi, kabupaten. Bahkan BIG menata tata ruang di setiap daerah. Sehingga BIG punya peran menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan membuat tata ruang yang jelas sehingga aman untuk mendukung iklim investasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurutnya, BIG juga berperan mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia.

“Dan BIG juga untuk mengetahui data terluar kandungan yang ada di bumi Indonesia, ini sangat penting sekali,” kata Rokhmat.

BACA JUGA:Connie Kritik Rencana Proyek Pemetaan Libatkan Asing: Kedaulatan Geospasial adalah Jiwa Pertahanan Negara!

Karena itu, ucapnya, BIG mestinya memberlakukan secara ketat terhadap empat perusahaan China yang ikut tender proyek penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia. “Tentunya tidak terbuka begitu saja,” ucapnya.

Apalagi, ungkapnya, Komisi XII DPR belum mengetahui secara adanya dominasi perusahaan Tiongkok dalam daftar peserta tender senilai 238 juta dolar AS, sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500. 

Sumber: