Analis Taksir Kasus Konsesi Tol CMNP yang Diusut Kejagung Berpotensi Rugikan Negara

Diketahui, tol tersebut merupakan milik seorang pengusaha sekaligus politisi ternama: Jusuf Hamka atau yang kerap disapa Babah Alun. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengkonfirmasi penyelidikan tersebut.

BACA JUGA:Kejagung Cecar Dirut PT Tritunggal Jaya Komputindo Soal Kasus Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek

"Masih lidik kalau nggak salah ya, masih pendalaman. Masih tertutup, kalau sifatnya penyelidikan masih tertutup," ujar Anang, dikutip Sabtu, 13 September 2025.

Anang menuturkan, sejumlah pihak memang sudah dimintai keterangan. Namun ia enggan mengungkapkan siapa saja pihak-pihak yang dilakukan permintaan keterangan itu.

"Masih klarifikasi kalau nggak salah. Kalau klarifikasi pasti ada yang diminta keterangan, tapi sifatnya ini kan klarifikasi. Belum ada penetapan, belum naik ke penyidikan," tutur Anang.

Sekadar informasi, Kejagung telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan pada 11 Juli 2025, terkait dugaan korupsi dalam perpanjangan konsensi Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit oleh CMNP.

Tak berhenti di situ, surat panggilan terhadap sejumlah direksi CMNP telah dikirim pada Agustus lalu. Para petinggi perusahaan itu juga diminta penyidik untuk menyerahkan dokumen proses perpanjangan konsesi.

BACA JUGA:Ternyata Ini Isi Video Presiden Prabowo yang Tayang di Bioskop sebelum Film Diputar, Bikin Melongo Netizen!

Berdasarkan kabar yang diterima, penyelidikan itu bermula dari dugaan perpanjangan konsesi yang dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp500 miliar. 

Inti persoalannya terletak pada perpanjangan izin yang dilakukan tanpa melalui proses lelang, padahal mekanisme tersebut telah diatur dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 

Selain itu, perpanjangan tersebut juga diduga tidak diawali dengan audit sebagaimana dipersyaratkan dalam PP No. 27 Tahun 2014.

Akibat praktik tersebut, pendapatan tol yang seharusnya mulai 31 Maret 2025 masuk ke kas negara dengan estimasi sekitar Rp500 miliar, justru masih dikelola oleh PT CMNP. 

BACA JUGA:Heboh Video Presiden Prabowo Tayang di Bioskop, Kemenkomdigi Sebut Wajar dan Sah

Dugaan penyimpangan ini semakin menguat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 17/LHP/XVII/05/2024 merekomendasikan pembatalan perpanjangan konsesi tersebut.

Sumber: