Kejagung Sita Hotel Ayaka Suites, Bukti Nyata Kejar Pemulihan Kerugian Negara!

Sebelumnya diwartakan, Kejagung bersama Satuan Tugas Pemulihan Aset (Satgas PA) menyita Hotel Ayaka Suites yang berada di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel).

Penyitaan aset itu, merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Tersangka IKL.

Diketahui, IKL adalah salah satu tersangka korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usaha.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti keseriusan aparat dalam mengejar aset para tersangka.

"Penyitaan ini merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Tersangka IKL (Iwan Kurniawan Lukminto)," kata Anang, Jumat, 12 Desember 2025.

Penyitaan hotel itu bukan tindakan yang dilakukan tanpa dasar. Anang menegaskan bahwa penyidik di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sudah memiliki surat perintah penyidikan serta penyitaan yang valid.

"Penyidik menemukan adanya dugaan kuat bahwa aset dimaksud berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan pidana, dan diduga berasal dari atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana," jelasnya.

Oleh karena itu, tindakan penyitaan diperlukan guna menjamin terpenuhinya proses pembuktian serta pemulihan kerugian keuangan negara.

Untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud, mempertimbangkan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

BACA JUGA:Kartini Bluebird Rayakan 11 Tahun, Terus Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga Pengemudi

Maka barang bukti tersebut perlu dilakukan pemeliharaan aset dengan pertimbangan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar.

"Berkenaan dengan hal tersebut, kami telah menyerahkan barang bukti tersebut kepada Badan Pemulihan Aset guna dilakukan pengelolaan benda sitaan sesuai dengan tugas dan kewenangan," imbunnya.

"Komitmen Kejaksaan tidak hanya terkait pemidanaan pelaku/orang (pidana badan), tetapi paralel dengan Upaya pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan," sambungnya menutup.

Sumber: