YLBHI Diminta Jangan Politisasi Isu HAM untuk Agenda Tertentu

JAKARTA, DISWAY.ID - Front Persaudaraan Muslim Indonesia (FPMI) menduga advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah bergeser.

Pangkalnya, dinilai memolitisasi isu-isu hak asasi manusia (HAM) demi kepentingan tertentu.

BACA JUGA:Paramount Petals Perkuat Posisi sebagai Kota Mandiri Modern di Barat Jakarta

"Isu HAM tidak boleh dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu. Kami meminta YLBHI tidak memolitisasi isu HAM untuk agenda tertentu karena hal itu justru merusak nilai universal dari HAM itu sendiri," kata Ketua Umum FPMI, Husein Rumkel, saat berorasi di depan Kantor YLBHI di Jakarta, Kamis, 22 April 2026. 

Ia menegaskan, integritas lembaga advokasi sangat bergantung pada transparansi dan independensi. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan pendanaan.

"YLBHI harus membuka secara transparan sumber pendanaan dan penggunaannya, terutama yang berasal dari donor asing," tegasnya.

BACA JUGA:CMNP Menang Gugatan NCD Rp119 Triliun Lawan Hary Tanoe dan MNC

Husein pun meminta agar YLBHI tidak disusupi kepentingan global. “Kami menolak adanya campur tangan pihak luar yang dapat memengaruhi arah advokasi hukum di Indonesia,” katanya.

Independensi, ungkap Husein, adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. “Integritas lembaga harus dijaga dengan tidak tunduk pada tekanan apa pun, baik dari dalam maupun luar negeri."

Ia melanjutkan, aksi FPMI ini sebagai bentuk kepedulian terhadap YLBHI karena menilai apa yang diperjuangkan saat ini melenceng jauh dari semangat pendiriannya.

"YLBHI harus kembali ke pangkuan rakyat, membela orang-orang lemah, dengan mengedepankan prinsip dasar keadilan yang objektif dan berimbang juga menjungjung tinggi kepentingan nasional," tutup Husein.

Sumber: